Oleh Rizal Fadilah pemerhati politik pada hari Kamis, 09 Jan 2020 - 13:19:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Menggertak Atau Memang Serius Mengklaim?

tscom_news_photo_1578550749.jpg
Peta Wilayah Natuna (Sumber foto : Ilustrasi)

Aneh memang tidak ada angin tidak ada badai tiba tiba nelayan yang dikawal Coast Guard China berada di Zona Ekonomi Ekslusif perairan Kepulauan Natuna yang sudah dinyatakan PBB sejak tahun 1982 adalah perairan ZEE milik Indonesia. Hak menangkap ikan hanya boleh oleh nelayan Indonesia. China menampilkan sikap ngotot seolah memaksakan untuk menguasai perairan Kepulauan Natuna tersebut. Menggertak atau memang serius mengklaim ?

Menteri Pemerintahan Jokowi bersikap beragam. Menlu agak keras, Menhankam lunak, Menko Kemaritiman dan investasi sangat lunak. Namun begitu di hari hari ini tiba tiba Menko Polhukam Mahfud MD mengeras, dan Jokowi sang Presiden juga berteriak seperti siap membela kedaulatan negara. Biasanya kalau sudah sinyal begini nelayan China akan segera pergi. Selesai manuvernya. Adakah kesepakatan diam diam ? Atau memang RRC ketakutan pada sikap pemimpin Indonesia yang "gagah berani" ?

Lalu apa makna manuver China yang jika dipandang sekilas memang seperti kebodohan. Pertama UNCLOS PBB telah menyatakan ZEE Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Kedua, hubungan Indonesia dengan RRC sedang mesra dalam kerjasama hutang dan investasi. Ketiga, patut diduga Amerika dan sekutunya tidak akan membiarkan China menguasai perairan berdasarkan klaim sepihak tersebut. Jadi apa arti semua ini ?

Muncul analisis yang serba mungkin yaitu :

Pertama, China tidak bodoh justru ia sedang melakukan tekanan dan sekaligus perundingan diam diam dengan meminta konsesi yang lebih dari Indonesia.

Kedua, China sedang menguji kesetiaan Pemerintah Indonesia. Masihkah bisa menyebut "negara sahabat". Ketika dana besar yang digelontorkan berhadapan dengan masalah "kecil" nelayan.
Hutang dan investasi adalah alat uji atas cengkeraman China di Indonesia.

Ketiga, aksi solidaritas Uighur mengganggu kebijakan dalam negeri China, sehingga perlu memberi ancaman pada negara yang "ikut campur" urusan dalam negeri China. Bagi China Uighur adalah masalah yang tak bisa diganggu.

Keempat, Pemerintah Indonesia dianggap serakah "main dua kaki" karena coba mencari hutang dan investasi signifikan ke blok Amerika yang membuat gusar China.

Kelima, China memenuhi permintaan tersembunyi Pemerintah Indonesia untuk mengalihkan perhatian dari mega skandal seperti kasus BPJS, Jiwasraya dan kebangkrutan beberapa BUMN.

Keenam, sinyal kekuatan perlindungan bagi warga China diaspora yang mulai gelisah akibat reaksi atas kasus Uighur, kesenjangan sosial, serta gangguan investasi.

Ketujuh, membantu Presiden Jokowi dalam mendongkrak legitimasi dan kewibawaannya. Seolah "teriakan Presiden" lah yang mampu mengusir nelayan China beserta Coast Guard nya keluar dari perairan Natuna.

Semua serba mungkin dan sebagai "sahabat" tentu China dipastikan ingin merangkul atau dirangkul lebih erat.
Disinilah permainan berbahaya China. Oleh karenanya dari peristiwa Natuna kita mesti semakin waspada.
Rakyat harus berteriak "Pergi bersama uang hutangmu..!" atau "Usir tenaga kerja China .!" atau "Tenggelamkan pejabat boneka China..!".

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...