JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Keputusan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang melakukan holdingisasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikritisi kalangan anggota DPR RI khususnya kalangan anggota Komisi VI yang notabenenya partner KemenBUMN.

"Holdingisasi sekarang itu kan per cluster, perusahaan perkebunan semua di PTPN, semen di-holdingisasi. Tapi lebih daripada itu, valuasi dan creation-nya enggak ada pak," ujar Anggota Komisi VI DPR Sondang Tiar Debora Tampubolon saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Politikus PDIP itu mengaku tak setuju dengan tujuan holding BUMN yang hanya untuk memperbesar aset dan valuasi perusahaan.

Karena dalam praktiknya, muncul hal-hal yang justru melenceng dari misi awal.

"Kalau yang terjadi PTPN III dipaksa menggendong PTPN lain yang merugi. Dari revenue (pendapatan) Rp 100 sekian triliun, labanya hanya Rp 53 miliar, menyedihkan sekali. Akhirnya PTPN yang rugi, "Kita sudah ada yang gendong kok, PTPN III dan II". Tidak ada value creation," tandasnya.

Menurutnya, holdingisasi BUMN mestinya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang terkait dalam suatu industri, dari hulu sampai hilir. Bukan berdasarkan kesamaan bidang atau sektor.

"Kalau mau digabung, sekadar saran dari Komisi VI, holdingisasi itu rangkaian bisnis dari hulu ke hilir. Misalnya core business perkebunan, dibuat misalnya di hulunya dibuat perusahaan pupuk dan herbisida, yang menunjang bisnis perkebunan tersebut. Di hilirnya buat refinery," saran dia.

"Misalnya PTPN III itu punya perusahaan Pupuk Sriwijaya itu holding di bawahnya kemudian di kaki kanan dan kirinya punya perusahaan refinery dan sebagainya, akhirnya nanti perusahaan-perusahaan PTPN akan membuat industri-industri pupuknya sendiri. Itu value creation-nya lebih besar daripada itu. Nanti hilirisasi mereka akan berlomba-lomba membuat refinery yang lebih banyak lagi," sambung dia.

Sondang meminta kebijakan holding BUMN oleh pemerintah dikaji ulang.

Sehingga nantinya ada keuntungan yang bisa diraih lebih besar lagi, ketimbang sekadar membesarkan nilai aset perusahaan.

"Kalau holdingisasi yang saya maksud tadi bisa tercapai, akan ada berlomba-lomba muncul industri-industri baru di bawah perusahaan-perusahaan BUMN, dan akan semakin besar. Semoga ini bisa jadi bahan masukan terhadap Pak Menteri," tandasnya. (Bng)