JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR Dapil Banten II Jazuli Juwaini melakukan serap aspirasi masyarakat pada Masa Reses DPR di Kecamatan Tunjungteja. Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari 6 Kecamatan Tunjungteja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan di Rumah Makan Saung Kuring Tunjungteja Petir pada Ahad (1/3).
Jazuli Juwaini menerangkan posisi PKS yang semakin kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi. Menurutnya Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan all out dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara.
"Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10 dari 40 kursi menjadi 50 kursi. Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat, termasuk dari Bapak/Ibu sekalian. Atas nama DPP dan keluarga PKS Banten kami ucapkan terima kasih. Kami akan jaga amanah itu dengan semaksimal mungkin berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat," tegas Jazuli.
Anggota DPR Dapil Serang-Cilegon ini mencontohkan Fraksi PKS lah yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji 3kg, mendesak penyelidikan (hak angket) skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari 13 triliun.
Jazuli juga melaporkan keberhasilan Fraksi PKS bersama Fraksi lain mengegolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan antara lain RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, RUU Ketahanan Keluarga, dan lain-lain.
Dalam forum tersebut para tokoh berharap besar kepada PKS agar mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil dan mendorong pemerintah agar membuat program kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya melahirkan kebijakan yang membuat rakyat semakin susah.
Mereka mendukung PKS menolak kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri dan harga-harga kebutuhan rakyat kecil. Secara khusus para tokoh masyarakat terutama malangan pekerja (buruh) menyoroti RUU Omnibus Law yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.
"Aspirasi ini kami perhatikan betul terutama menyangkut omnibus law. Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar. Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kita akan tolak," pungkas Jazuli.
