Oleh Alfin pada hari Senin, 02 Mar 2020 - 07:38:50 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Umumkan 51 Instansi Patuh LHKPN, Tak Satupun dari Kementerian

tscom_news_photo_1583109530.jpeg
KPK (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh instansi negara untuk segera menerbitkan aturan internal guna meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mencatat, dari total 1.375 instansi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan DPR/DPRD ada sekitar 1.237 instansi yang telah memiliki aturan internal pelaksanaan LHKPN. Sehingga bila dihitung, instansi yang patuh LHKPN tersebut telah mencapai angka 90 persen.

"Namun dari 1.237 instansi tersebut 260 instansi atau sekitar 21 persennya belum menyebutkan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartanya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, melalui keterangan tertulisnya yang diterima TeropongSenayan, Minggu (1/3/2020).

Sebab itu, KPK mendorong instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN, agar memantau penerapan sanksi administratif.

Berdasarkan data per 28 Februari 2020, KPK mencatat ada 51 instansi yang telah 100 persen mematuhi LHKPN meski batas waktu penyampaian laporan periodik maksimal 31 Maret 2020.

Sebagian besar instansi tersebut berinisiatif memajukan pelaporan untuk mendorong kepatuhan wajib lapor. Instansi-instansi tersebut adalah:

1. BPJS Kesehatan

2. Pemerintah Kota Batam

3. Pemerintah Kabupaten Wonogiri

4. Pemerintah Kabupaten Karimun

5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Pemerintah Aceh

7. Pemerintah Kabupaten Lingga

8. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

9. Pemerintah Kota Bekasi

10. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

11. Pemerintah Kota Denpasar

12. Pemerintah Kabupaten Boyolali

13. Pemerintah Kabupaten Pohuwato

14. Pemerintah Kota Kupang

15. Pemerintah Kota Gorontalo

16. Pemerintah Kabupaten Barru

17. PT. Bank Jambi

18. Pemerintah Kabupaten Boalemo

19. Pemerintah Kota Tomohon

20. Pemerintah Kabupaten Pandeglang

21. Pemerintah Kota Madiun

22. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

23. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

24. Pemerintah Kabupaten Lamongan

25. Pemerintah Kabupaten Klungkung

26. Pemerintah Kota Cimahi

27. DPRD Kabupaten Wonogiri

28. DPRD Kabupaten Boyolali

29. DPRD Kabupaten Pamekasan

30. DPRD Kabupaten Pangandaran

31. DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

32. DPRD Kabupaten Gorontalo

33. DPRD Kabupaten Luwu Utara

34. DPRD Kabupaten Maros

35. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

36. DPRD Kabupaten Alor

37. DPRD Kabupaten Soppeng

38. DPRD Kabupaten Tanjung Jabbung Timur

39. DPRD Kabupaten Bangka Barat

40. DPRD Kabupaten Barito Selatan

41. DPRD Kabupaten Barru

42. DPRD Kabupaten Kaur

43. DPRD Kabupaten Malaka

44. DPRD Kota Gorontalo

45. DPRD Kabupaten Konawe Utara

46. DPRD Kabupaten Lamandau

47. DPRD Kabupaten Lingga

48. DPRD Kabupaten Nias Barat

49. DPRD Kabupaten Pakpak Bharat

50. DPRD Kabupaten Pulau Morotai

51. DPRD Kabupaten Sukamara

tag: #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

PSI Minta Jokowi Rombak Para Menteri, Pengamat: Partai Pendukung Mulai Tak Puas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYA) --Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana menilai hal yang wajar adanya permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo melakukan ...
Berita

WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Meningkat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jumlah kasus positif Covid-19 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri meningkat. Hingga Senin (25/5) terdapat 872  WNI terkonfirmasi dan 48 orang di antaranya ...