JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengatakan pemerintah mempunyai pekerjaan rumah untuk segera mengatasi gejolak ekonomi ditengah merebaknya wabah virus corona.

Puteri menyebutkan kalau pemerintah mempunyai beberapa metode untuk memperbaiki gejolak ekonomi nasional akibat wabah virus corona.

"Pemerintah dapat menggunakan beberapa cara untuk mengatasi gejolak ekonomi seperti Paket Stimulus I, Paket Stimulus II, dan Inpres No. 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona," kata Puteri melalui pesan singkatnya, Senin (30/03/2020).

Dengan banyaknya opsi tersebut, Puteri menilai kalau revisi APBN 2020 bukan satu satunya langkah untuk mengatasi gejolak ekonomi ditengah wabah virus corona.

"Jadi, APBN Perubahan bukan satu-satunya langkah yang pemerintah bisa dan telah diupayakan untuk atasi gejolak ekonomi ini," ujarnya.

Puteri menjelaskan terkait dampak dari wabah virus corona terhadap APBN TA 2020, Pemerintah dapat menafsirkan bahwa APBN TA 2020 perlu dilakukan penyesuaian akibat perubahan keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020.

"Bila kondisi tersebut bisa terpenuhi, Pemerintah dapat mengajukan RUU mengenai APBN-P TA 2020 untuk mendapatkan persetujuan DPR," imbuhnya.

Puteri menyebut bila terjadi keadaan darurat, sebagaimana diatur syaratnya dalam Pasal 41 UU No. 20/2019, Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan DPR.

"Persetujuan tersebut berupa keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Raker Banggar DPR dengan Pemerintah, yang dicapai dalam 1x24 jam sejak usulan disampaikan ke DPR," tandasnya.

Namun, jika karena satu dan lain hal DPR belum memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan langkah-langkah yang diusulkan yang pelaksanaannya nanti disampaikan dalam APBN-P TA 2020 atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Politisi Partai Golkar tersebut memaparkan tidak menutup kemungkinan pula akan dilakukan APBN Perubahan bila ada persetujuan antara pihak pihak terkait.

"Jika semua pihak setuju untuk dilakukan APBN-P, maka DPR akan memastikan pembahasan yang komprehensif," paparnya.

Politisi Kelahiran Bandung ini menegaskan bahwa yang paling penting untuk saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional ditengah merebaknya wabah virus corona.

"Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah," pungkasnya. (Bng)