Oleh Alfin Pulungan pada hari Tuesday, 07 Apr 2020 - 20:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Iuran BPJS Kesehatan Belum Turun, Legislator PDIP Minta Masyarakat Berbaik Sangka ke Pemerintah

tscom_news_photo_1586264775.jpeg
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sudah lebih dari sebulan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum juga turun. Pasalnya, Presiden belum mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang Jaminan Sosial pasca Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial pada 27 Februari 2020.

Bila Anda mengecek tagihan di ATM, kantor pos, ritel, maupun dompet digital, nilai yang terpampang tetap sama: Rp160 ribu untuk kelas I, Rp110 ribu untuk kelas II, dan Rp42ribu untuk kelas III. Angka-angka iuran ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan iuran bisa kembali menjadi Rp80 ribu untuk kelas I, Rp55 ribu untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.

Menanggapi hal itu, anggota komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, meminta sebaiknya semua pihak berbaik sangka kepada pemerintah karena dalam putusan MA itu ada batasan waktu 90 hari kerja setelah diputuskan.


TEROPONG JUGA:

> Pemerintah Beri Keringanan Iuran BPJS, KSPI Bilang Itu Mengada-ada

> Tindaklanjuti Anjuran Pemerintah Soal COVID-19, BPJS Kesehatan Terapkan Kebijakan Khusus


Lebih lanjut dia mengatakan hal ini hanya permasalahan teknis yang pada akhirnya nanti pemerintah mengeluarkan Perpres baru yang disesuaikan dengan putusan MA.

Selain itu, iuran peserta juga tidak akan hilang bisa atau dikembalikan langsung kepada para peserta serta bisa juga dikonversi sebagai pembayaran untuk bulan-bulan berikutnya

"Jadi saya kira kita lebih baik dan lebih bijak menunggu keputusan pemerintah dengan kemungkinan dikeluarkannya Perpres baru," kata Rahmad saat dihubungi, Selasa (7/4/2020).

"BPJS dalam hal ini sebagai pelaksana mandat dari rakyat dan pemerintah sehingga ketika nanti ada keputusan Perpres baru tinggal di BPJS menjalankan perintah sesuai dengan ketentuan," sambung politikus PDI Perjuangan ini.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menambahkan saat ini segara upaya dan daya dikerahkan satu padu melawan virus corona atau Covid-19.

Termasukdi dalamnya BPJS Kesehatan agar pelayanannya tidak berubah/tidak turun, tidak lambat serta juga kelangsungan BPJS dan jaminan sosial terhadap kesehatan tetap berlangsung.

Terkait masalah defisit neraca BPJS Kesehatan, Rahmad Handoyo mengatakan pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan melalui Perpres baru.

SementarabKomisi IX DPR sudah menyampaikan banyak opsi kepada pemerintah terkait dengan belum dikeluarkannya Perpres baru pengganti Perpres kenaikan BPJS Kesehatan yang telah dibatalkan oleh MA.

Selain itu masih kata Rahmad bahwa sudah banyak juga akademisi yang menyampaikan masukankan dan saran terkait dengan skenario menutupi BPJS Kesehatan dalam hal defisit anggaran.

"Kita menunggu dengan sabar saja apa yang akan diputuskan oleh pemerintah melalui Perpres baru yang akan datang," ujarnya.

Ia juga meminta peserta BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir atas belum diturunkannya iuran ini. Pasalnya, uang peserta juga tidak akan hilang bisa dikembalikan atau pun bisa dikonversi kembali untuk iuran bulan berikutnya.

tag: #bpjs-kesehatan  #pdip  #komisi-ix  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Ombudsman Turun Tangan Atas Pemecatan 109 Tenaga Medis di Ogan Ilir

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 26 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lembaga pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan menyelidiki pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir oleh bupati setempat pada 21 ...
Berita

Anies Tak Ingin Ada Gelombang Kedua Covid-19 di DKI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan arus warga  ke luar-masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta di masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan ...