Berita
Oleh Rihad pada hari Thursday, 30 Apr 2020 - 03:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Tolak Kedatangan TKA Tiongkok, Ketua DPRD Sultra Akan Pimpin Rencana Demo

tscom_news_photo_1588192709.jpg
Abdurrahman Saleh (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh bakal memimpin langsung demonstrasi jika 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok benar-benar datang di daerah itu.

"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman Saleh di Kendari, Rabu.

Menurutnya, jika para TKA tersebut datang di Sultra akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.

"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya," ucapnya menegaskan.

Selain itu, penolakan juga disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Sultra, Nursalam Lada. "Pengajuan 500 orang itu memang ada dasarnya. Tapi kita minta ini ditunda dulu sampai selesai masa tanggap darurat, sampai COVID-19 habis," ucapnya menegaskan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli menilai rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan TKA di Sultra merupakan hal yang lucu, mengingat banyak tenaga kerja lokal di Sultra yang dirumahkan akibat pandemik COVID-19.

"Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut fraksi PKS akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari," ujarnya menegaskan.

Untuk diketahui, berdasarkan Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sultra pada Rabu (29/4/2020), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.

Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Bahkan ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.

"Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu," ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua II DPRD Sultra, Muhamad Endang SA menyampaikan bahwa pihaknya dengan tegas menolak rencana kedatangan ratusan orang TKA tersebut.

"Sikap kami tegas menolak. Saat ini pergeseran pergerakan orang itu dilarang. Kami menolak sampai selesai pandemik Corona," ungkapnya.

tag: #corona  #tenaga-kerja-asing-tka  #cina  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...