Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 13 Mei 2020 - 23:14:17 WIB
Bagikan Berita ini :

Program Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR: Sektor UMKM dan Informal Masih Dipandang Sebelah Mata

tscom_news_photo_1589386457.jpg
Andreas Eddy Susetyo Anggota DPR Fraksi PDIP (Sumber foto : Dokumen)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemiCovid-19. Dalam program penyelamatan ekonomi ini, berbagai dunia usaha akan mendapatkan dukungan dari pemerintah, tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mendapatkan suntikan Rp155,6 triliun.

Menangapi hal ini, Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menyangkan anggaran bantuan kepada BUMN terlalu besar. Seharusnya, kata ia, yang menjadi fokus pemerintah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha yang sedang terpuruk dan terdampak terutama bagi UMKM maupun sektor informal akibat adanya PSBB.

Andreas juga mengatakan, seharusnya pemerintah berkomitmen untuk menjaga ekonomi di kuartal-II dan selanjutnya agar tidak semakin terpuruk. Dampak Covid-19 semakin terasa bagi dunia usaha. Sebagaimana terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal I turun cukup dalam menyentuh 2,97%.


"Anggaran yang diperuntukan untuk BUMN dinilai terlalu besar dan kurang tepat mengingat rekam jejak pengelolaan BUMN sudah menjadi masalah sebelum adanya pandemi. Total anggaran untuk BUMN sebesar Rp155,6 triliun atau 49% dari total anggaran," kata Andreas di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Politikus PDIP ini pun merincikan bantuan untuk BUMN diantaranya untuk percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan untuk BUMN, penyertaan modal negara (PMN), dan talangan modal kerja BUMN.

"Hal ini berarti, pemerintah tidak serius untuk menyelamatkan perekonomian nasional karena fokus utama malah ke penyelamatan BUMN. Padahal, harapan sesungguhnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Andreas, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sumber-sumber krusial yang merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang selama ini mendominasi perekonomian Indonesia (56% PDB).

Di kuartal I-2020, Konsumsi Rumah Tangga hanya mampu tumbuh 2,84% (yoy) sebagai akibat pemberlakuan aturan Work From Home (WFH), Physical Distancing, dan PSBB.

"Perlu adanya upaya yang tepat dari pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga agar ekonomi kuartal II dan selanjutnya tidak kembali terpuruk," cetusnya.

Untuk itu, kata ia, dalam kebijakan PEN, sektor UMKM dan informal masih dipandang sebelah mata. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat PEN, yakni untuk keadilan sosial.

"Padahal, kita ketahui sektor UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia sehingga perlu perhatian yang lebih dari pemerintah. Perekonomian Indonesia akan selamat jika sektor UMKM dan informal bisa dikelola dengan baik," kata Andreas.

Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UMKM 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebesar 97,02%. Namun, porsi stimulus yang diberikan kepada sektor ini hanya sebesar Rp68,21 triliun atau setara dengan 21,4% dari total anggaran yang dialokasikan untuk tiga kebijakan.

Salah satu kebijakan yang mengundang pertanyaan adalah Sektor UMKM hanya mendapatkan subsidi bunga selama 6 bulan sedangkan penangguhan pembayaran pokok selama 6 bulan bagi UMKM maupun sektor informal justru tidak diatur dalam skema kebijakan ini.

"Sektor UMKM dan informal memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi sektor riil dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah sepatutnya bisa secara cepat memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha di sektor-sektor yang selama ini menggerakan perekonomian nasional. Dengan demikian, harapan kami adalah adanya upaya refocusing pada skema alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tepat sasaran," kata ia.

Dalam pelaksananan pemulihan ekonomi nasional, kata anggota DPR dapil Jawa Timur V ini pemerintah harus menerapkan kebijakan dengan penuh kehati-hatian, menerapkan tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel untuk mendukung dunia usaha bisa efektif dan terhindar dari moral hazard sehingga mampu mendorong ekonomi Indonesia bisa bangkit dan cepat pulih kembali.

tag: #pdip  #umkm  #komisi-xi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...