JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Meski sudah ada protokol kesehatan, ternyata pelaksanaan di lapangan belum sesuai aturan. Lihat saja apa yang terjadi di PT Pos Indonesia Semarang. Warga tampak berkerumun untuk mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos. Tidak ada jarak satu meter antar orang sebagai syarat dari physical distancing. Melihat situasi tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi keheranan.

Kontan, ia meminta PT Pos Indonesia membenahi mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai. Saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Pos Erlangga, Kota Semarang, Selasa (9/6), Ganjar mendapati kerumunan orang. Bahkan petugas PT Pos Indonesia tidak dilengkapi dengan pelindung memadai, jarak antara petugas yang melayani dengan masyarakat terlalu dekat, tanpa ada tabir penyekat antara keduanya. Bahkan petugas hanya memakai masker kain seadanya, tanpa sarung tangan ataupun pelindung wajah.

"PT Pos harus memperbaiki itu, dari sisi jarak dan penerapan disiplin. Mesti ada pelapis yang membatasi petugas dengan masyarakat agar mereka aman, petugas juga harusnya memakai sarung tangan, karena tiap hari pegang uang, KTP, berkas-berkas dari banyak warga," katanya.

Ganjar mengakui sering mendapat laporan tentang kerumunan saat pencairan BST berlangsung di kantor pos, bahkan di beberapa tempat antrian penyalurannya mengular panjang.

"Saya melihat dan mendapat laporan beberapa hari ini memang begitu (terjadi kerumunan), makanya saya beberapa kali sidak untuk melihat. PT Pos memang harus memperbaiki, bisa diatur jadwal pengambilannya, penambahan personel dan melakukan perbaikan-perbaikan lainnya. Kalau saya lihat tadi, personelnya memang kurang, harus ada penambahan," ujarnya.

Ganjar sudah melakukan komunikasi dengan pengurus PT Pos Indonesia untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secepatnya.

"Hari ini saya cek lagi, ternyata sudah agak bagus karena antrian sudah agak tertib meskipun masih ada yang berkerumun sedikit. Saya minta ditegaskan saja agar semuanya aman," katanya.