Oleh Muhammad Rullyandi Pakar Hukum Tata Negara pada hari Minggu, 14 Jun 2020 - 12:37:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Pandangan Guru Besar IPDN Terkait Pilkada Serentak 2020 Perlu Diuji Rasio Konstitusionalitasnya

tscom_news_photo_1592113076.jpeg
Muhammad Rullyandi Pakar Hukum Tata Negara (Sumber foto : Istimewa)

Keputusan Pilkada 9 Desember 2020 menurut pandangan Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan telah menabrak tiga teori diantaranya tidak ada pilkada jika ada bencana, tidak digelar pilkada jika orang tidak dalam keadaan aman dan usulan alternatif mengenai mekanisme pengangkatan pelaksana tugas pemerintah daerah. Pandangan Guru Besar IPDN tersebut tentunya perlu diuji rasio konstitusionalitasnya.

Keseluruhan pandangan tersebut dihubungkan dengan gagasan negara hukum yang demokratis melahirkan suatu problem konstitusional yang berdampak luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Problem konstitusional tersebut disebabkan karena tidak sejalannya dengan kaedah prinsip negara hukum yang memenuhi aspek jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil dengan pemenuhan hak konstitusional memilih dan dipilih sebagai amanah konstitusi untuk menghindari potensi ketidakpastian kekosongan jabatan yang berkepanjangan.

Hal tersebut sesuai dengan pedoman garis besar rambu - rambu konstitusional yang telah memberikan amanah bagi penyelenggaraan negara termasuk didalamnya proses pengisian jabatan kepala daerah dalam rezim demokrasi lokal.

Perpu No. 2 Tahun 2020 merupakan instrumen konstitusional untuk menghadapi situasi kegentingan akibat bencana non alam wabah pandemi global Covid 19 sehingga telah mempertimbangkan berbagai alasan subjektif dan alasan objektif keputusan dan komitmen negara untuk memutuskan pemilihan lanjutan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 sebagaimana ditinjau secara kontekstual ketentuan Pasal 122 A ayat 2 dan Pasak 201 A Perpu No. 2 Tahun 2020.

Serangkaian tindakan cepat dan responsif Pemerintah, DPR dan KPU dalam upaya mencermati dinamika ketatanegaraan ditengah bencana non alam Covid 19 sebagai kebutuhan urgensi konstitusional menghadapi potensi ancaman ketidakpastian hukum kokosongan jabatan kepala daerah yang definitif.

Bencana wabah pandemi non alam Covid 19 dapat dicegah dengan protokol kesehatan yang ketat, tersosialisasi dengan baik dan terimplementasi dengan penuh disiplin sebagaimana diamanahkan oleh WHO.

Menghadapi tatanan New Normal Life maka setiap negara diperlukan proses perubahan kultur adaptasi yang tidak menghentikan dan menunda kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilihan umum aman covid 19 telah berhasil diselenggarakan diberbagai negara sebagai bukti kemampuan pelaksanaan pemilu ditengah pandemi Covid 19 menjadi barometer ukuran bagi tingkat indeks demokrasi suatu negara yang diakui dihadapan internasional.

Sehingga keputusan persetujuan bersama Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyelenggarakan pilkada 9 desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan covid 19.

Dengan demikian kondisi ketidakpastian berakhirnya wabah pandemi Covid 19 dan dalam waktu yang sangat singkat kedepan untuk menghadapi berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 270 daerah tidak memungkinkan suatu negara berdaulat yang demokratis untuk membiarkan tidak menyelenggarakan proses pemilihan lanjutan demi keberlangsungan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan power full dalam mengambil keputusan yang strategis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Opini

Tekad Golkar Sumbar 2024, Usai Hasil Terburuk Sejak 1971

Oleh Indra J Piliang, Bappilu DPP Partai Golkar Korwil Sumbar
pada hari Jumat, 10 Jul 2020
Siapapun kader Partai Golkar (selanjutnya Golkar) di Provinsi Sumatera Barat, terkhusus daerah yang bakal menghelat pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), sejak dini layak menyadari bahwa tidak ...
Opini

Perangai Pongah Warga Menteng

Menteng dikenal sebagai lokasi paling elit di Jakarta. Harga tanah/rumah di Menteng dikenal tertinggi, begitu juga PBBnya. Sejarahnya, penghuni kawasan Menteng diawali oleh elit Belanda, elit Jepang, ...