JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dibutuhkan setidaknya lima kriteria untuk menjadi calon Kapolri. Seperti diketahui, Jenderal Pol Idham Azis masih memiliki waktu 6 bulan lagi untuk menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri
Analis politik Boni Hargens menyebutkan pertama, Kapolri harus nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.
Kedua, pimpinan baru harus memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antar agensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.
Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014, dia menilai TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu harus dipertahankan.
"Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," katanya.
Ia memperkirakan pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024. Maka, kepolisian haruslah menjadi garda depan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Keempat, Kapolri yang baru harus memiliki terobosan baru dalam memberantas kejahatan besar seperti narkoba.
Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas.
Ia mengatakan bahwa penjualan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi.
Kelima, Kapolri yang baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian. Hal ini penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika Kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.
Delapan Calon
Beberapa waktu lalu Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada delapan nama kandidat yang masuk dalam bursa calon Tribrata Satu yang baru. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, lima dari delapan nama calon kapolri berpangkat bintang tiga atau setingkat Komisaris Jenderal (Komjen). Sementara, tiga orang lainnya berpangkat bintang dua atau setara Inspektur Jenderal (Irjen). “Kedelapan nama ini mulai dari lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 hingga lulusan tahun 1991,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6).
Menurut Neta, delapan nama yang masuk bursa calon Kapolri sudah dibahas di internal Korps Bhayangkara. Salah satunya adalah Kabaintelkam Komjen (Pol) Rycko Amelza Dahniel. Rycko baru ditunjuk sebagai Kabaintelkam pada Mei 2020 menggantikan Komjen Agung Budi Maryoto. Dia juga merupakan mantan ajudan dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Neta mengatakan jika Rycko terpilih sebagai Kapolri maka hal tersebut akan menjadi fenomena baru. “Di mana mantan ajudan Presiden SBY bisa menjadi Kapolri di era Presiden Jokowi,” katanya.
Nama kedua yang masuk bursa calon Kapolri adalah Kabarhakam Komjen (Pol) Agus Andrianto yang saat ini menjabat Kepala Satgas Operasi Aman Nussa II untuk Penanggulangan Covid-19. Ada pula nama Kepala BNPT Komjen (Pol) Boy Rafli Amar. Nama lain yang masuk bursa Kapolri adalah Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Selain itu, Wakapolri Komjen (Pol) Gatot Eddy Pramono juga masuk bursa calon Kapolri. Sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Gatot menduduki posisi sebagai Kapolda Metro Jaya.
Sedangkan jenderal bintang dua yang masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Nana Sudjana, Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Ahmad Lutfhi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen (Pol) M Fadil Imran.
