JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Keputusan tegas Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang mencopot tiga jenderal anak buahnya yang diduga membantu pelarian buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra diapresiasi publik.
Pengamat hukum, politik dan keamanan Rr Dewinta Pringgodani mengatakan, tindakan tegas Kapolri bukan cuma mencopot perwira tinggi Polri, namun juga menghadapkan mereka ke pemeriksaan internal kepolisian.
"Tindakan tegas ini memang perlu dilakukan Kapolri untuk mengangkat citra Polri yang tercoreng akibat kasus yang memalukan ini," kata Dewinta melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2020).
"Kapolri mencopot jabatan mereka untuk memudahkan pemeriksaan internal kepolisian. Kita acungi jempol untuk Pak Idham,” sambungnya.
Pertama, Kapolri mencopot Kepala Biro Koordinasi dan pengawasan PPNS Bareskrim Brigjen Polisi Prasetijo Utomo dari jabatannya setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.
Pencopotan itu sesuai dengan surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.
"Dalam hal ini, Prasetijo menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan ditahan selama 14 hari di ruang khusus Provos Mabes Polri,” kata Dewinta.
Dari sejumlah fakta terungkap, Prasetijo sempat berkomunikasi langsung dengan Djoko Tjandra tanpa melalui perantara.
Kemudian, kata Dewi, perwira tinggi Polri ini diduga membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian.
Diketahui, dia membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra,” Dewinta menuturkan.
Seperti diberitakan, bukan hanya polemik surat jalan Djoko Tjandra. Kini, Kapolri pun mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusanred noticeatas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu.
Keduanya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Keduanya menjalani pemeriksaan di Propam dan dinyatakan telah melanggar etik.
Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.
Nugroho dalam jabatannya sempat bersurat ke Dirjen Imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu untuk memberikan informasi terkait terhapusnya datared noticeDjoko Tjandra di Interpol.
Hal itu kemudian merembet juga pada Napoleon yang merupakan pimpinan dari Nugroho di Divisi Hubungan Internasional Polri.
Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johanis Asadoma.
Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.
Bukan hanya mengapresiasi tindakan tegas Kapolri, Dewinta juga memuji tindakan tegas Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bahkan Kabareskrim Polri juga membentuk tim khusus yang beranggotakan personel dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Siber,” ujar Dewinta.
Dewinta menolak tegas jika ada pihak-pihak yang meminta Kapolri mundur dan ikut bertanggung jawab.
Lha ini kan ulah oknum. Bukan tindakan institusi. Permintaan Kapolri mundur itu ngawur,” tegas Dewinta.
Justru sebaliknya kita harus memberikan dukungan agar Kapolri membersihkan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di kepolisian Republik Indonesia,” imbuhnya.
Sejak menjabat Kapolri, Dewi melihat Jenderal Idham Azis berupaya keras mewujudkan Polri yang promoter (profesional, moderen dan terpercaya) dalam tubuh Polri.
Saya percaya Pak Idham Azis telah bekerja keras menjaga citra Polri yang sebelumnya telah dimulai oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian,” ujar Dewinta.
Dewinta juga mengajak masyarakat untuk mendukung Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis membersihkan Polri dari oknum-oknum Polri yang nakal.
Dengan lembaga sebesar Polri dengan ratusan ribu anggota jika ada satu dua oknum nakal wajarlah. Yang penting Kapolri pasti menindak dengan tegas oknum polisi tersebut,” tutup Dewinta.
