BANDUNG (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mendesak agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang rencananya digelar pada Desember 2020 diundur.
Hal ini disebabkan karena penyebaran covid-19 hingga saat ini masih menunjukkan tren menaik.
"Sebaiknya pilkada diundur saja lagi sampai digunakannya vaksin anti covid 19, mungkin sampai bulan April 2021," kata Hasanuddin saat ditemui di Bandung, Jumat (24/7/2020).
Menurut Hasanuddin, selama beberapa minggu dirinya keliling di daerah pemilihan yakni Subang, Majalengka dan Sumedang untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Dari hasil turun ke lapangan ini, kata Hasanuddin, ia mendapat informasi terkait penyelenggaraan pilkada di 8 kota kabupaten di Jawa Barat yang kini tengah bersiap melakukan berbagai tahapan hingga masa pencoblosan.
"Melihat kondisi di lapangan soal semakin berkembangnya pandemi covid 19, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," kata Hasanuddin.
Salah satu diantaranya, kata dia, harus diakui suka tidak suka atau mau tidak mau, bahwa disiplin masyarakat kita dalam melaksanakan protokol kesehatan masih sangat rendah, yang menyebabkan penularan virus semakin meluas.
Kemudian, imbuhnya, sanksi untuk menegakan disiplin juga sangat ringan dan kurang mengikat, di beberapa daerah sebatas ada denda sebesar Rp 100.000 dan ditanggapi dengan dingin oleh masyarakat.
"Mengingat belum diketemukannya obat anti virus maka layanan kesehatan untuk para penderita pun kurang optimal, sebatas di beri vitamin. Kesembuhan seseorang sangat tergantung pada daya tahan masing masing saja," ungkapnya.
Hasanuddin menambahkan, beberapa hal yang sangat menghawatirkan dari PKPU antara lain masih diizinkannya kampanye terbuka dengan mengerahkan masa.
Selain itu, kegiatan pengumpulan masa seperti bazar, kegiatan agama, acara seni budaya dan lain lain juga masih diizinkan.
"Sementara itu semangat dari para calon kepala daerah sangat tinggi dengan dukungan para pendukung militannya. Semuanya ini tidak mustahil, pilkada kali ini akan menimbulkan klaster klaster baru berkembangnya virus covid," ujar dia.
Hasanuddin juga menyoroti tingginya angka covid di Indonesia pasca diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini. Hingga Kamis (23/7) siang, total ada 93.567 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.
"Kalau memang dipaksakan Pilkada digelar Desember 2020, tentunya perlu anggaran extra untuk pengadaan puluhan juta masker, hand sanitizer dan APD lain. Nah, anggarannya extra ini dari mana?," tandasnya.
