JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat segera menegur keras Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat menanggapi mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

"Kalau Mendikbud tidak menyadari hal ini, Presiden seharusnya tahu konsekuensinya dan segera menegur keras menterinya," kata Fadli dalam akun twitter pribadi miliknya, Minggu, (26/7/2020).

Fadli memandang, mundurnya dua lembaga keagamaan tersebut harus dibaca sebagai bentuk protes sekaligus ekspresi ketidakpercayaan terhadap Kemendikbud.

"Pertanyaannya, ini visi misi Presiden yang dituangkan dalam program oleh Mendikbud atau inisiatif Mendikbud sendiri?," tandas Fadli.

Diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun