JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan penegakan hukum di Indonesia saat ini memprihatinkan. Alih-alih menjadi harapan masyarakat untuk mendapat keadilan, hukum justru tampil untuk menghadapi rakyatnya sendiri. "Saya sendiri menyaksikan dan mengalami, untuk membela diri secara hukum tidak mudah di negeri ini," kata Din dalam konferensi daring persiapan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Sabtu (15/8).
Din menyebut ada kecenderungan suara-suara yang membawa kebenaran keadilan, diabaikan dan disikapi secara sombong dan angkuh oleh pemangku amanat. Menurut dia, sikap pongah itu salah satunya ketika pemerintah merespons kritik masyarakat terhadap kebijakan merekrut tenaga kerja asing di tengah banyak warga menganggur.
Negara, kata Din, hanya menjawab bahwa hal itu sudah sesuai prosedur. "Bahkan rakyat yang memprotes itu harus berhadapan dengan aparat negara. Ini contoh kecil. Masih banyak lagi," ujar dia.
Wajah penegakan hukum tersebut, menurut Din, mencerminkan bahwa kekuasaan saat ini hanya diabdikan untuk kekuasaan itu sendiri.
"Kekuasaan hanya diabdikan bagi kekuasaan itu sendiri. Dan kekuasaan itu justru tampil untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Sudah terjadi pembungkaman aspirasi," kata Din.
"Lawan-lawan politik ditangkap, diadili, dan alasan lagi hukum tidak tegak di negeri ini. Padahal kita berharap, sebagai negara hukum ada penegakan hukum secara berkeadilan," kata dia lagi.
Din juga menyoroti soal anggota parlemen atau DPR yang saat ini justru banyak mengesahkan Rancangan Undang-Undang secara diam-diam. Padahal pengesahan UU mestinya dilakukan secara transparan dan dapat melibatkan masyarakat.
Dia mengatakan saat ini anggota DPR justru terlihat enggan menampung aspirasi masyarakat. "Ini jelas yang membuat kami semua turun sendiri untuk menyuarakan suara kita. Aspirasi kita. Dan begitu pula sebagai alasan lanjutan suara yang sudah disampaikan banyak pihak, termasuk individu, tokoh-tokoh bangsa itu tidak diperhatikan oleh pemangku amanat. Bahkan, itu diabaikan dan disikapi dengan angkuh oleh pemangku amanat," katanya.
Din mengungkap rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 18 Agustus mendatang, bertepatan dengan hari lahir Pancasila dan rangkaian peringatan 75 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Din menyebut, KAMI merupakan koalisi yang akan diikuti oleh sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, mulai dari tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, buruh, dan angkatan muda.
Sejumlah nama yang disebut akan ikut dalam koalisi itu antara lain, Rahmawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Sri Edy Swasono, Rahmat Wahhab, Taufik Ismail, MS. Kaban, Rocky Gerung, Said Didu, hingga pakar hukum Refly Harun.
