JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengomentari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sektor Berskala Besar (PSBB) yang minim koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekelilingnya.

"Apa yang di sampaikan keluhan menko pak Airlangga itu ada benarnya juga, kenapa? Bahwa publik akhirnya tahu DKI Jakarta melakukan langkah lockdown kembali atau PSBB itu tidak ada koordinasi nya dengan pemerintah pusat dan kemudian tidak ada koordinasi dengan daerah sekitarnya terutama bogor, bekasi, kemudian tangsel itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang ada di media," ucap Rahmad Handoyo, Jumat (12/09/2020).

Rahmad juga mengatakan, hal tersebut menunjukkan sebuah kelemahan kepemimpinan, karena jika dilihat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan Epicentrum ekonomi bangsa.

Maka apa yang terjadi seharusnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat di antisipasi dengan bersama.

"Tentunya bagaimana ketika mau melakukan PSBB kembali, kemudian bagaimana antisipasi bersama, langkah bersama dan kemudian juga bagaimana koordinasi menjelang persiapan dan pasca dengan pemerintah daerah. Itu bukan masalah menyerang atau tidak menyerang tetapi tidak adanya koordinasi yang baik, pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat," katanya.

"Ya saya bilang itu harus di luruskan mengelola Jakarta itu tidak mudah, perlu berkoordinasi baik vertikal maupun horizontal," sambungnya.

Menurutnya, karena semua ini telah terjadi maka akhirnya Menko Ekonomi Airlangga selaku penanggungjawab utama secara nasional penanggulangan covid sebenarnya juga tidak salah. Sebanarnya hanya perlu berkoordinasi untuk mengantisipasi hal-hal kedapannya dengan secara menyeluruh.

"Dulu ada bagaimana kendala kita, kelemahan kita dalam pelaksanaan PSBB itu bukan salah aturannya tetapi penegakkan kedisiplinan, ya adalah misalnya ada PSBB dan tidak ada disiplin ya percuma, saya tidak terjebak pro dan kontra tetapi mekanisme dan prosedur nya itu yang harus di lalui dengan baik-baik. Sehingga di masyarakat tidak timbul masalah-masalah, tidak menimbulkan kegaduhan," tuturnya.

Selain itu, ia pun menjelaskan bahwa hal tersebut terlihat seolah-olah DKI Jakarta berjalan sendiri dalam mengambil keputusan, akan tetapi sebenarnya membutuhkan kerjasama sama dalam melawan penyebaran covid-19.

"Kalau seperti inikan seolah-olah DKI jalan sendiri, padahal kita sedang dalam rangka perang melawan covid ini perlu kerjasama dengan beberapa pihak baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan seluruh elemen masyarakat. Jadi ya bergotong royong, ya jangan seolah-olah jalan sendiri," jelasnya

Tidak hanya itu, Rahmad pun menilai bahwa sebanarnya DKI jakarta membutuhkan langkah konkrit dan drastis, akan tetapi yang paling penting adalah berkoordinasi yang harus di lalui dengan baik.

"Nah kalau Jakarta membutuhkan langkah yang drastis atau luar biasa iya wajib hukumnya, tetapi paling tidak koordinasi itu yang harus di lalui dengan baik sehingga dapat meminimalkan pro dan kontra karena telah di tetapkan bersama," tandasnya