JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam tender unit pengadaan sistem video conference VVIP.
Berdasarkan dokumen yang didapat, Tender Pengadaan Sistem Video Conference VVIP BSSN Tahun Anggaran 2020 dengan kode Dokumen Pemilihan Nomor:74/PBJ/PL.03.01/07/2020 berlangsung pada tanggal 9 Juli 2020.
Berdasarkan hasil evaluasi dalam pengumuman pemenang tender terdiri dari sejumlah perusahaan, namun proses tender tersebut dimenangkan oleh PT. Triguna Megatama dan Urutan Ke 2 PT. Kencana Sakti Buana (KSB).
Namun pada tanggal 20 Oktober 2020 karena keadaaan darurat, ungkapnya, PPK III dengan inisial (TR) menghentikan kontrak pekerjaan dengan PT. Triguna Megatama tersebut.
Setelah dilakukan pemutusan hubungan kontrak dengan PT. Triguna, maka sesuai aturan terkait ketentuan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, semestinya peserta pemenang dibawahnya yaitu pemenang nomor urut kedua otomatis menjadi pemenang tender.
Dalam hal ini PT. Kencana Sakti Buana harus menjadi pelaksana atas pekerjaan dimaksud. Namun dalam hal ini PPK III tidak pula memberikan kesempatan pada PT. Kencana Sakti Buana sebagai Pemenang urutan Ke 2.
"PPK III malah membuat lelang baru dengan jenis pekerjaan yang sama dan akan memilih perusahaan lain yang sama sekali, bukan dalam urutan pemenang tender sebelumnya dan tidak pernah ikut sebagai peserta lelang," kritik Kuasa hukum PT Kencana Sakti Buana Azmi Syahputra dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Bahkan PPK III, kata Azmi menjelaskan, dalam surat pejabat Inspektur BSSN Nomor: 2918/BSNN/IR/KH.02.01/11/2020 tanggal 5 November 2020 menyatakan pembatalan kontrak Pengadaan Sistem Conference VVIP BSSN serta menghentikan secara permanen pekerjaan Pengadaan Sistem Conference VVIP BSSN Tahun 2020 dan akan memperbaikinya dengan rencana kebutuhan lainnya.
"Namun faktanya pernyataan tersebut adalah alasan yang diada-adakan. Faktanya tidak benar, bahkan kenyataannya berisi perbuatan curang dan menyesatkan," cetus Azmi.
Faktanya oleh PPK III malah ikut membuat lelang baru dengan mengatasnamakan semua atas Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran BSSN.
Bahkan PPK III menandatangani Dokumen Pemilihan dengan produk yang sejenis yaitu Pengadaan Sarana Pengkajian dan Pengembangan Dalam Mendukung Rapat Pimpinan Secara Daring.
Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor:176/PBJ/PL.03.01/11/2020 Tanggal 09 November 2020 dengan nilai kontrak yang lebih besar lagi yaitu Rp 10 milyar.
Padahal jika mengacu pada ketentuan lelang, maka PT. Kencana Sakti Buana yang seharusnya mengerjakan Pekerjaan tersebut dengan nilai Rp 7 milyar.
"Rangkaian perbuatan PPK III dan dibantu pihak terkait karena ada kehendak yang sama ini, telah nyata merugikan kepentingan hukum hak klien kami sebagai Pemenang Urutan Ke 2," imbuhnya.
Tentu tindakan PPK III ini, kata Azmi, berpotensi merugikan keuangan negara karena PPK III tidak melaksanakan aturan sesuai perintah dan kehendak undang-undang.
Serta PPK III tidak menjalankan asas efisiensi dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara dan PPK III bisa dianggap gagal dalam mengamankan keuangan negara, tandasnya.
"Sebab membiarkan dan membuat kebijakan yang menimbulkan potensi kerugian negara setidak tidaknya Rp 3 Milyar. Maka terhadap rangkaian perbuatan melawan hukum yang jelas dilakukan PPK III."
"Nyata-nyata ini adalah perbuatan melawan hukum dan jelas tindakan tersebut merupakan penyimpangan dan kesalahan oleh tindakan PPK III tersebut, mengakibatkan berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Azmi.
Terhadap hal ini selaku kuasa hukum, Azmi menegaskan, akan melakukan langkah hukum dan kewajiban hukum, untuk melaporkan pada lembaga penegak hukum terkait persoalan ini.
"Upaya hukum akan kita tempuh sebagai ikhtiar menemukan kebenaran dan keadilan di negara hukum," pungkasnya.
