JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Partai Demokrat menegaskan akan menindak tegas para calon kepala daerah yang sengaja menggunakan isu SARA atau politik identitas dalam pilkada serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani jelang penyelenggaran pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember nanti.

"Tentunya (isu SARA dan Politik identitas). Demokrat sudah punya mekanisme penanganan di internal organisasi jika ada kader-kader yang melanggar sistem nilai yang dianut," jelas Kamhar saat dihubungi wartawan, Kamis , (3/12/2020).

Hal itu, lanjut Kamhar, termasuk sanksi terhadap kader yang melakukan perbuatan tercela dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat. Money politik juga salah satu bentuk nyata perbuatan tercela.

"Domain Mahkamah Partai, ada tingkatan-tingkatan sanksi, sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diatur dalam peraturan organisasi," papar Politikus Demokrat itu.

Kamhar menjelaskan, Demokrat
senantiasa konsisten pada fatsun politik yang dianut yaitu berpolitik secara bersih, cerdas dan santun.

"Ini yang telah dibangun oleh founding father Partai Demokrat Pak SBY," tegas Kamhar.

Kamhar menuturkan, sebagai pengejawantahan atas nilai- nilai tersebut, Ketum AHY juga telah memberikan pembekalan kepada calon kepala daerah yang dilaksanakan secara daring pasca rapimnas beberapa waktu lalu.

"Menekankan dan menegaskan kepada seluruh Paslon yang diusung agar mengidentifikasi, mengantisipasi dan melawan kecurangan termasuk praktek money politik, senantisa mengingatkan agar Paslon patuh dan menjalankan regulasi Pilkada," ujarnya.

Karena, lanjut Kamhar, bagi Partai Demokrat, Pilkada tak hanya menang dan selamat,

"Tapi juga bermartabat," pungkasnya.