JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tentang modus korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial. Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Minggu (6/12/2020) menjelaskan, tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial meminta fee sebesar Rp 10.000 per paket sembako.

Pengadaan paket sembako sebagai bansos penanganan Covid-19 di Kemensos tahun 2020 memiliki 272 kontrak senilai Rp 5,9 triliun yang dilaksanakan selama dua periode.

Mensos (JPB) diketahuimenunjuk MJS dan AW untuk mengerjakan proyek tersebut. "Dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," ungkap Firli.

Setelah besaran fee disepakati, MJS dan AW membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan pada Mei-November 2020.

Rekanan itu adalah AIM dan HS selaku pihak swasta serta PT RPI yang diduga milik MJS.

Menurut KPK, Mensos JPB diduga mengetahui penunjukkan PT RPI karena itu ia menjadi tersangka. AW juga disebut KPK mengetahui penunjukan tersebut. "Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," lanjut Firli.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW.

Adapun total nilai sekitar Rp 8,2 miliar yang diterima JPB. Pemberian uang tersebut, selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Menteri Sosial JPB sendiri telah tiba di gedung KPK pada Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 02.45 WIB dengan mengenakan jaket hitam, celana cokelat, topi hitam, dan masker, masuk didampingi oleh sejumlah petugas KPK.

Dia langsung naik menggunakan tangga menuju ruang pemeriksaan KPk di lantai 2. Saat awak media mencoba untuk meminta pernyataannya, Juliari hanya melambaikan tangan.