JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendukung langkah hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca penetapan tersangka Menteri Sosial Jualiari Batubara dalam kasus suap bansos corona.

"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu, (6/12/2020).

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," tegas Hasto.

Hasto memastikan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu memberikan arahan kepada kadernya yang saat ini mengemban jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan dan tidak korupsi.

"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan, dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah serta dalam forum resmi partai seperti Rakernas sikap anti korupsi selalu ditanamkan.

“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut," beber Hasto.

Hasto kembali memastikan, PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut.

Menurut Hasto, partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

“Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," tandas Hasto.