JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, prihatin terhadap tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren. Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat sebanyak 4328 Santri, 21 ustadz dan ustadzah, 2 Pegawai Ponpes, 67 Pesantren, di 13 Provinsi, positif terpapar Covid-19.
Data dari Ketua Umum RMI (Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin, disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU, juga menemukan adanya 110 Pesantren dan 4000 an Santri terpapar covid-19.
Juga 207 Kyai/Nyai wafat yang diduga kuat karena covid-19. Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan setidaknya 3000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam 3 bulan terakhir. Bahkan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah 55% kasus Covid-19 pada bulan Oktober disumbangkan oleh klaster Pondok Pesantren.
Menyadari realitas tersebut, HNW meminta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi Pesantren. Kemenag perlu bekerjasama dengan Instansi terkait untuk mengatasi tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai. Kemenag harus melakukan edukasi, pendampingan, dan memberi bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat dan bersih.
Juga sarana cuci tangan, hand sanitizer, serta menyediakan fasilitas Swab PCR gratis bagi Pesantren yang mengadakan pembelajaran tatap muka. Kemenag juga harus menghubungkan program tersebut dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan Pesantren.
“Pesantren adalah aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19. Banyak Santri/Ustadz/Kiyai yang terpapar. Sudah seharusnya Kementerian Agama lebih memastikan kehadiran dan advokasinya untuk dunia Pesantren”, disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/12/2020).
Politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Agama membantu Pesantren mengatasi covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan yang tidak terserap, yang setiap tahunnya berada di atas Rp 2 Triliun.
Atau, melalui cara-cara lain yang dibenarkan oleh UU sebagaimana sudah dilakukan oleh Mendikbud untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Kemendikbud. Keberpihakan anggaran tersebut, apabila dilaksanakan, akan sangat membantu 67 Pesantren (sesuai data Kemenag) maupun 110 Pesantren (sesuai data RMI PBNU).
“Kementerian Agama juga harus bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Covid-19 untuk aksi bantu Pesantren mengatasi covid-19, termasuk menyediakan Swab PCR gratis bagi Pesantren, sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19 pada santri dan kiai yang sudah sangat mengkhawatirkan," kata ia.
