JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dosen Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra mengapresiasi langkah nyata Jaksa Agung yang membuat terobosan baru dalam mewujudkan Kejaksaan yang bersih, berintegritas dan profesional. Untuk diketahui, terobosan baru tersebut yaitu Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas (Satgas) 53.

"Guna meningkatkan kepercayaan publik dan institusi kejaksaan yang bersih, Pucuk Pimpinan Kejaksaan mengambil langkah nyata berbenah di internal yang dilakukan dengan cepat dan terarah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin dengan dibentuknya Satgas 53," kata Azmi kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Dengan adanya Satgas 53 ini yang diketuai Jaksa Agung Muda bidang intelijen dan bidang pengawasan, lanjut Azmi, maka bila ada oknum jaksa nakal , menyalahgunakan wewenang, melakukan perbuatan tercela yang merugikan institusi maka melalui satgas 53 ini yang lebih dulu akan mendeteksi.

"Mengawasi setiap perilaku jaksa termasuk menindak sesegera mungkin bagi jaksa nakal yang melanggar etika, menyalahgunakan kewenangan termasuk pelanggaran disiplin," ungkapnya.

Lebih lanjut Azmi mengatakan, dengan dibentuknya Satgas tersebut, proses pengaduan bagi masyarakat mekanismenya lebih mudah dan sederhana.

"Masyarakat dapat mengadukan bila ada oknum perilaku jaksa yang tidak profesional dan melanggar disiplin dengan cara mengadukan pada pusat penerangan hukum Kejaksaaan Agung, maka secara otomatis tim satgas yang dibagi menjadi tiga bagian ini akan bekerja dengan cepat guna menanggapi dan menyelesaikan laporan masyarakat tersebut," ungkapnya lagi.

Sekali lagi, kata dia, langkah terobosan Jaksa Agung ini patut diapresiasi.

"Bahwa beliau berani berbenah di internalnya, memperkuat integritas didalam institusi kejaksaan, membuat role model baru sekaligus akselator yang nyata guna membentuk aparatur penegak hukum yang bersih, profesional, akuntabilitas dan berintegritas," sanjung Azmi.

"Terobosan Jaksa Agung di akhir tahun ini adalah kontribusi nyata dalam upaya memperbaiki wajah negara hukum termasuk penegakan hukum Indonesia agar ke depan menjadi lebih berkualitas," pungkasnya.