JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah menjadikan asas kehati-hatian dan keamanan sebagai parameter utama dalam penerapan vaksinasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Rahmad saat menanggapi kabar adanya 29 orang di Norwegia yang meninggal dunia dalam waktu singkat usai menerima dosis pertama vaksin Covid-19 Pfizer BioNtech.
"Dimohon asas kehati-hatian, asas keamanan, asas efektifitas menjadi parameter utama termasuk di dalamnya adalah kita harus melihat fakta yang di lapangan, kalau memang itu berisiko ya saya kira bisa di pertimbangkan dalam ini," tegas Politikus PDIP itu, Senin, (18/1/2021).
Rahmad juga menyinggung soal berbagai macam rintangan kerjasama antara pemerintah Indonesia terkait vaksin Pfizer. Yang pertama, kata Rahmad, dari sisi distribusi logistik vaksin.
"Kita harus butuh infrastruktur dan biayanya pasti sangat mahal bahwa ini menggunakan pendingin yang minus di bawah 70 derajat celcius. Ini kan butuh tantangan sendiri butuh biaya yang mahal dan tidak semua daerah bisa menyediakan atau kalau toh pemerintah menyediakan juga biayanya besar relatif butuh waktu sehingga tidak serta merta semua daerah di Indonesia tidak bisa menggunakan ini," ungkapnya.
Rahmad juga menyinggung pernyataan, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir yang mengatakan bahwa Pfizer BioNtech meminta persetujuan global dengan pemerintah Indonesia.
Dalam permintaan di salah satu klausulnya yakni menginginkan adanya pembebasan tuntutan hukum jika suatu saat terdapat masalah dalam vaksinasi Pfizer.
Argumentasi dari kedua produsen farmasi global tersebut karena platform yang dibangun tersebut masih tergolong baru dan efek jangka panjang vaksin Pfizer belum bisa dibuktikan. Dampak jangka panjang dari vaksinasi dengan menggunakan vaksin Pfizer belum teruji.
"Jadi saya kira ini butuh kajian yang mendalam saya hanya berharap meskipun negara kita bangsa kita membutuhkan vaksin ya kita tidak boleh kalah (kerja sama) harus win-win, sejajarlah posisinya," tegas Rahmad.
Meski demikian, Rahmad memastikan, mendukung penuh program vaksinasi pemerintah. Hanya saja untuk vaksin Pfizer Biontech, Rahmad berharap, tetap ada opsi.
"Bila di belahan negara lain ada kejadian seperti Norwegia pemerintah perlu mempertimbamgkan kejadian di luar negeri. Perlu di buka opsi untuk kerja sama dengan yang lain jangan hanya tergantung pada satu dan dua perusahaan farmasi saja," tandas Rahmad.
Diketahui, angka kematian terkait vaksinasi(covid-19) di Norwegia telah bertambah menjadi 29. Kematian berasal dari jajaran warga berusia di atas 75 tahun yang telah mendapat dosis pertama vaksin covid-19.
