JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat kubu Moeldoko kini menghadapi pukulan baru. Salah satu pendukungnya, Razman Arif Nasution justru mundur dari jabatan Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat kubu Moeldoko.
Tak cuma itu, Razman juga mundur sebagai Koordinator Tim Hukum Pembela Partai Demokrat KLB 2021. Hal itu diungkapkan dalam konferensi persnya, Jumat (2/4)
"Menurut saya setelah saya pertimbangkan 4 hari terakhir saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat hasil KLB Sibolangit 5 Maret 2021 yang lalu," kata Razman di kantornya yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Sekaligus saya mengundurkan diri sebagai Koordinator Tim Hukum Pembela Partai Demokrat untuk pemberi kuasa 10 orang atas nama bapak Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan, " ujarnya.
"Pengunduran diri saya sama sekali tidak ada kepentingan kelompok siapa pun, tidak ada atas suruhan siapa pun, tidak ada untuk mengkhianati siapa pun tapi ini murni dari saya sebagai seorang Razman Arif Nasution," ujarnya.
Dia juga menegaskan tak akan berpaling ke kubu agus Harimurti Yudhoyono. "Saya tidak akan berada di kubu AHY dan SBY tapi saya juga tak akan berada di kubu Pak Moeldoko dan Darmizal. Saya Razman Arif independen karena saya punya reputasi sendiri dalam menjaga nama baik saya," katanya.
Merasa Diarahkan
Razman menyatakan tidak nyaman berada di kubu Moeldoko. "Saya dilibatkan menangani kasus hukum, diberi kepercayaan. Tetapi ketika saran saya sebagai koordinator, lalu kemudian dibantah, diarahkan dan lainnya, tak sesuai dengan pikiran saya. Sementara saya yang akan bekerja di lapangan," kata Razman di kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/4/2021).
Razman menjelaskan alasan di balik pengunduran dirinya dari Partai Demokrat kubu Moeldoko. Salah satunya ialah perihal ketidaklengkapan berkas persyaratan pengajuan hasil KLB yang berujung kepada ditolaknya oleh pemerintah.
Razman mengaku tidak menyangka dan tidak menduga jika Menkumham Yasonna Laoly menjadikan ketidaklengkapan berkas KPB Deli Serdang sebagai alasan ditolaknya kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Padahal, kata Razman pihak KLB telah memiliki kelengkapan berkas.
"Padahal sebelumnya saya sudah pernah tanya ke beberapa orang di sana apakah lengkap berkas lengkap apakah dokumentasi lengkap apakah 2/3 lengkap DPD itu apakah 1/2 lengkap dan ketika kita akan tanya katanya ada tim khusus di situ dan itu gak ada masalah," ujar Razman.
Namun di waktu berbeda, Razman yang kembali menanyakan perihal kelengkapan berkas justru mendapat jawaban yang tidak diharapkan. Menurutnya pengurus tidak berkoordinasi dengan tim hukum, hingga akhirnya keluar pernyataan pemerintah yang menolak kepengurusan hasil KLB.
Berangkat dari sana, Razman kemudian merasa pengurus tidak melibatkan tim hukum dalam proses terkait pengajuan maupun gugatan pihak kubu Moeldoko atau KLB.
"Saya sudah pernah tanya ini kata Menkumham ada kelengkapan yang harus dibuat dilengkapi saya tanya ke pengurus. Salah satu pengurus tapi malah dibilang saya belum tahu nanti kita cek. Idealnya menurut saya ini dirapatkan dengan orang-orang hukum, saya ketua tim advokasi hukum bukan didiamkan. Tapi begitu ini keluar memukul ini semua termasuk saya," tuturnya.
