JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Perkembangan vaksin nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali menjadi perhatian.

Pasalnya, saat ini vaksin Nusantara tetap melanjutkan uji klinis fase kedua, meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK).

Sejumlah anggota Komisi IX akan menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu (14/4/2021).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng Mohammad Faqih, ketika dimintai pendapat terkait penggunaan vaksin Nusantara oleh sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR. Sejumlah anggota DPR ngotot memakai vaksin Nusantara. Beberapa di antara mereka sudah mulai menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses vaksinasi yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Daeng menegaskan bahwa vaksin hanya boleh digunakan bilah telah mengantongi izin dari Badan Pangawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau fase 1 belum dinyatakan memenuhi syarat, maka peneliti seharusmya memperbaharui dan memperbaiki uji klinis fase 1. Jangan melangkah ke fase selanjutnya," ujarnya.

Aturan dan prosedur tersebut harus ditaati bersama untuk mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan efikasi vaksin demi keselamatan dan keamanan penerima vaksin.

Untuk itu, Daeng mengatakan tim peneliti Vaksin Nusantara seharusnya memperbaiki semua data yang dibutuhkan dan mengikuti kaidah ilmiah untuk masuk uji klinis fase 1 dan fase selanjutnya.

Sampai saat ini, vaksin Nusantara belum mengantongi izin BPOM karena belum lolos uji klinis. Sebagaimana yang disampaikan BPOM, tim peneliti Vaksin Nusantara harus memenuhi syarat atau kaidah ilmiah antara lain Cara Uji Klinik yang Baik (Good Clinical Practical), Bukti Konsep (Proof of Concept), Praktik Laboratorium Kesehatan yang Benar (Good Laboratory Practice), dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (Good Manufacturing Practice).