JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kebijakan ekonomi di Indonesia memang banyak diintervensi dan ditentukan oleh proses politik, sebagai konsekuensi sistem demokrasi.
"Ada pula perilaku koruptif dalam sistem demokrasi. Bahkan ada kasus-kasus yang merugikan negara, ditempuh melalui proses politik yang disahkan oleh sistem demokrasi," kata Mahfud dalam talkshow Tadarus Demokrasi II bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang diselenggarakan Lembaga MMD Initiative di Jakarta, Sabtu (1/5).
Namun, harus diakui, pemerintah dari masa ke masa, dari Presiden ke Presiden, tambah Mahfud, terus berusaha membuat kesejahteraan dan perekonomian merata, seperti dalam tujuan negara yang tercantum pada Undang-undang Dasar.
"Oleh karenanya, tentu kita tidak boleh terlalu kecewa dengan negara ini. Ada kemajuan yang telah dicapai, jangan dinafikkan. Dulu saat dijajah, 99 persen miskin. Setelah merdeka selama Presiden Soekarno hingga tahun 66, tinggal 54 persen miskin. Orde Baru Pak Harto, tinggal 18 persen tahun 1998. Reformasi, sampai Pak SBY, tinggal 11,9 persen. Pak Jokowi 5 tahun, 9,1 persen. Konon setelah pandemi meningkat 9,7 persen," paparnya.
Diingatkan Mahfud, demokrasi yang berjalan baik akan mempengaruhi pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat.
"Hukum akan jelek atau baik, tergantung pada demokrasinya. Kalau demokrasi jalannya baik, tentu hukum akan baik. Kalau konfigurasi politik baik, hukum akan responsif dan progresif. Kalau konfigurasi politik oligarkis, hukum akan konservatif. Karenanya, mari cari penyakit demokrasi kita. Kita tadarus kepada para ahli ini, bagaimana demokrasi, pengelolaan ekonomi agar semakin baik," pungkasnya.
Hadir sebagai pembicara dalam talkshow ini, Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS 2015-2020, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, dan Pendiri SMRC Saiful Mujani. Acara dipandu oleh Presenter TV Swasta, Chacha Annisa.
Sementara itu, Halim Alamsyah menyebut, posisi Indonesia saat pandemi ini menyebabkan masyarakat yang tak punya sumber daya, karena pembiayaan kredit minus, semakin tertinggal. Dia mengingatkan, pemerintah perlu mewaspadai ketidakmerataan akibat pandemi ini.
"Untungnya, bantuan sosial pemerintah digelontorkan. Ini sudah tepat. Program kesehatan massal juga kualitas pendidikan juga tidak turun. Ini mencegah memburuknya situasi sosial. Kalau tidak stabil, bahaya pula bagi proses demokrasi," ingat Halim.
Halim meminta, pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi. Memang, ini bukan resep jitu. Tapi pertumbuhan ekonomi yang positif, sangat diperlukan.
"Dari sana kita bisa menyerap pertambahan tenaga kerja. Untuk menyerap tenaga kerja baru, butuh pertumbuhan 5 persen. Kalau di bawah itu, apalagi negatif, pasti pengangguran menjamur dan meningkat," sebutnya.
Tanpa bantuan sosial pemerintah, Halim menilai, tingkat pengangguran akan naik terus. Ini akan .menimbulkan ketidaknyamanan sosial, dan mengganggu proses demokrasi.
"Percepat bantuan sosial dan penyebaran kemakmuran yang lebih merata. Amat penting peran kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk pertumbuhan dan perbaikan ekonomi," imbau Halim.
Sementara itu, Direktur MMD Initiative Asmai Ishak menyebutkan, berdasar berbagai kajian, demokrasi di Indonesia memang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pun belum merata. "Karenanya, lewat diskusi ini, semoga ada ilmu baru dan solusi dari para ahli," harapnya. ***
