JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Arab Saudi mensyaratkan negara-negara tertentu yang boleh memasuki negaranya. Salahsatu syarat yang mereka terapkan yakni negara tersebut dianggap berhasil menanggulangi wabah Covid-19 dan menggunakan jenis vaksin tertentu seperti Moderna, Astrazeneca dan Pfizer.

Dari beberapa negara yang diizinkan masuk, hanya sebelas negara saja yang dianggap otoritas Arab Saudi memenuhi syarat (penanggulangan dan jenis vaksin yang digunakan) yang mereka terapkan. Indonesia tidak termasuk didalamnya. Setidaknya untuk saat ini.

Anggota DPR RI dari FPKS, Amin Ak menilai, kebijakan otoritas Arab Saudi utamanya terkait jenis vaksin yang digunakan mestinya jadi perhatian serius Pemerintah Indonesia jauh-jauh hari.

Mungkin waktu memutuskan untuk menggunakan Vaksin Sinovac dan Astrazeneca, pemerintah kurang memperhitungkan vaksin yang diterima oleh pemerintah Saudia Arabia," kata Politikus PKS itu kepada wartawan, Selasa (01/06/2021).

"Selain itu, kerja diplomasi pemerintah Indonesia dalam meyakinkan pemerintah Saudi Arabia tidak berhasil. Atau mungkin ada faktor lain," sambungnya.

Dengan adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut, Amin Ak tidak memungkiri akan adanya reaksi publik terhadap kinerja Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di tanah air.

"Ya rakyat yang menilai bagaimana kerja pemerintah. Dan tugas pemerintah menjelaskan ke rakyat," tandasnya.

Amin Ak mengungkapkan, sebelum adanya kebijakan dari otoritas Arab Saudi, ia sedari dulu telah mewanti-wanti agar Pemerintah melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim antar kementerian terkait.

"Saya sebagai wakil rakyat sudah menyarankan ke Pemerintah agar melobi pemerintah Saudi Arabia, dengan membentuk tim yang anggotanya berasal dari lintas kementerian," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Diketahui, akun sosial media twitter @MOISaudiArabia, yang merupakan akun resmi milik Kementerian yang menangani urusan keamanan jemaah haji, pemerintah Arab Saudi mengumumkan hanya akan membuka akses masuk terbatas ke wilayahnya bagi 11 negara terhitung mulai hari Minggu (30/5) pukul 1 waktu setempat.

Sejumlah negara tersebut antara lain, Uni Arab Emirat (UAE), Jerman, Amerika, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang.

Dari ke 11 negara tersebut, Indonesia tidak termasuk kedalam negara yang diizinkan masuk.