JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum terbukti efektif mengendalikan penularan Covid-19, dan memberikan pelayanan yang optimal di rumah sakit.

"Kok ini malah mau dilonggarkan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menanggapi rencana pelonggaran PPKM pada 26 Juli, Sabtu (24/6/2021).

Rencana pemerintah melakukan pelonggaran, misalnya di pasar tradisional, dinilai sulit dilakukan pengawasan.

"Pelonggaran-pelonggaran tertentu seperti di pasar tradisional, dibuat ada perbedaan jam operasi antara pedagang kebutuhan sehari-hari dengan pedagang lain, juga warung makan di tempat terbuka boleh makan di tempat asal tidak lebih 30 menit, menurut saya akan sangat sulit pengawasannya. Apakah pemda mampu mendeteksi siapa yang duduk makan sudah lebih 30 menit?" ujar Gde Siriana.

Menurutnya, jumlah kasus yang sempat menurun tidak tepat dijadikan indikator untuk lakukan pelonggaran. Jelas dia, turunnya kasus karena jumlah pemeriksaan spesimen yang turun.

"Secara nasional juga jumlah testing masih di bawah ketentuan WHO. Bahkan di luar DKI Jakarta jumlah testing sangat rendah. Ini tentunya berhubungan dengan kasus meningkat terus di 5 propinsi di pulau Jawa selain DKI," terang Gde Siriana.

Indikator lainnya yang perlu perhatian adalah jumlah kematian yang terus meningkat meski kasus yang dilaporkan turun. Secara nasional, tingkat kematian ini masih jauh di atas ketentuan WHO sebagai tanda penularan sudah dapat dianggap terkendali.

"Ini berhubungan dengan kasus aktif, semakin bertambah maka beban Rumah sakit makin berat, dan yang isoman juga tidak termonitor," kata Gde Siriana.

Adapun ekonomi masyarakat benar harus begerak lagi, tapi apakah ini sudah waktunya. Menurut hemat Gde Siriana, perlu mendengarkan pandangan ahli kesehatan atau epidemiolog dengan pelonggaran ini apakah beresiko menambah kasus atau tidak.

"Misalnya, menurut ahli, berkumpulnya orang makan meski 30 menit, apakah akan mudah tertular karena orang makan tidak mungkin pakai masker," imbuhnya.

Gde Siriana menegaskan, PPKM Darurat dipilih karena selama ini masyarakat rendah dalam mematuhi prokes. Tapi dengan adanya rencana pelonggaran, ini menunjukkan spertinya pemerintah sudah percaya dengan masyarakat akan mentaati prokes.

"Saya khawatir pelonggaran-pelonggaran yang belum waktunya akan dipahami berbeda di bawah, dan kesulitan dalam pengawasannya. PPKM Level 4 pun sudah kehilangan "aroma darurat"-nya," kata Gde Siriana.

Jadi bagaimana solusi terbaik, Gde Siriana kembali mengusulkan harus dilakukan lockdown total, karena PPKM Darurat terbukti tidak efektif.

"Tidak bisa tidak, pemerintah harus cari solusi untuk cukupi anggaran yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup sehari-hari, insentif nakes dan fasilitas RS. Jangan lagi berpikir mau kasih setengah-setengah karena takut rugi. Sekarang wa harus berpikir bagaimana mencegah kerugian yang lebih besar lagi," tutup dia.