JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Di tengah pengelolaan berbagai implikasi negatif pandemi di Indonesia, banyak negara di dunia memberikan penilaian buruk terhadap upaya Indonesia tersebut. Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan menjadi contoh beberapa negara yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara tujuan yang berbahaya bagi warga mereka. Bahkan Uni Eropa turut merilis daftar negara zona merah COVID-19 yang mencakup Indonesia di dalamnya.
Menurut Anton Sukartono Suratto, Pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, pertimbangan negara internasional tersebut di atas berimplikasi pada banyaknya urusan eksternal negara Indonesia yang terganggu. Jama"ah umroh dan haji asal Indonesia sulit masuk ke Saudi.
"Buruh migran Indonesia juga sulit masuk ke negara-negara yang sebetulnya memerlukan jasa mereka. Peluang bisnis dan beragam bentuk investasi turut terganggu dengan masuknya Indonesia ke daftar negara yang buruk penanganan pandeminya," kata Antonkepada media, Jumat (30/7/2021).
Tentu saja, kata ia, kebijakan negara-negara tersebut merupakan hak mereka sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang bisa mengintervensi kebijakan tersebut.
Anton menegaskan, bahwa kunci utama memperbaiki citra Indonesia di mata internasional tentu saja perbaikan kebijakan pengelolaan pandemi secara domestik.
Namun demikian, Anton juga mengingatkan bahwa Kemlu tak bisa berpangku tangan melihat Indonesia menjadi bulan-bulanan daftar merah dunia internasional.
"Yang bisa dilakukan Kemlu adalah memperkuat otot diplomasi," ucap Anton.
Anton menjelaskan bahwa seluruh sumber daya diplomatik yang dimiliki Indonesia yang sudah ditugaskan di berbagai penjuru dunia harus memiliki visi perbaikan citra Indonesia di tengah permasalahan pandemi. Selain itu, perwakilan Indonesia di berbagai forum internasional juga harus memperbaiki strategi komunikasinya agar kepentingan Indonesia bisa disuarakan di platform global tersebut.
"Dengan begitu, diharapkan kepentingan Indonesia bisa diraih melalui jalur eksternal sehingga upaya penanganan pandemi di dalam negeri bisa dibantu," tutup Anton.
