JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan tentang dana aspirasi.

"Dana aspirasi bagi anggota DPR harus dibatalkan karena bisa menyebabkan kekacauan dan ketimpangan pembangunan di daerah," tegas MS Ka'ban kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Ka'ban menyebut, jika dana aspirasi disetujui DPR maka akan terjadi 'perampokan' besar-besaran uang rakyat, mengingat anggarannya mencapai Rp 20 miliar per anggota dewan yang bersumber dari APBN.

"Bayangkan jika setiap anggota DPR mendapat dana aspirasi Rp 20 miliar per tahun, maka dalam satu periode mencapai Rp 100 miliar. Jadi, untuk dana aspirasi harus disiapkan Rp 100 miliar kali 560," imbuhnya.

Konsekuensi lain dana aspirasi, menurut Ka'ban, adalah bakal terjadi tumpang tindih pembangunan di satu sisi dan ketimpangan di sisi lain. Sebab, dalam satu daerah pemilihan ada banyak anggota DPR yang berlomba-lomba 'membuat proyek' di dapil yang sama. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kesamaan proyek atau bahkan bertabrakan.

"Bisa kacau proyek-proyeknya kalau overlap atau tabrakan," ujar dia.

Ka'ban menilai, jika dana aspirasi DPR ini disetujui akan menjadi preseden buruk dalam sejarah peradaban Parlemen di dunia karena baru kali ini ada anggota dewan mengelola dana anggaran untuk pembangunan di Dapil masing-masing.

"Anggota DPR akan kembali seperti Parlemen zaman feodal," pungkas mantan anggota DPR RI dan mantan Menteri Kehutanan ini.(yn)