JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Khotibul Imam Wiranu, politisi Partai Demokrat menentang rencana permintaan maaf kepada PKI dengan alasan membangun rekonsiliasi nasional. Ini hanya akan membuat luka elemen masyarakat.

"Rekonsiliasi bisa dilakukan dengan menciptakan keadilan secara ekonomi bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Bukan minta maaf kepada PKI," ujar Khotibul kepada TeropongSenayan, Rabu malam (19/8/2015).

Pernyataan Khotibul diungkapkan menanggapi keinginan Presiden Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan rekonsiliasi nasional. Presiden mengatakan hal itu saat memberikan pidato di MPR beberapa hari lalu.

Bagi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini rekonsiliasi adalah bersepakat untuk saling membantu antara golongan kaya kepada golongan miskin. Pada posisi inilah Presiden menjadi tokoh untuk memimpin rekonsiliasi itu.

"Presiden sebagai Kepala Negara memimpin rekonsiliasi berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama agar bisa berjalan dengan baik," ujar dia. Menurut Khotibul sebagai payung hukum bisa dikeluarkan Keppres tentang rekonsiliasi.

Khotibul mengingatkan bahwa saat ini terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara kelompok masyarakat. Terutama antara pribumi dengan non pribumi. Hal ini membuat masyarakat mudah disulut menjadi anarkhis.(ris)