JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mendukung penuh gerakan melawan kedholiman yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Djoko berharap gerakan ini berhasil.

Baca juga :Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok

"Koordinasikan dengan baik, agar gerakan ini berhasil dan bermanfaat untuk bangsa dan negara," ujar Djoko Santoso di Jakarta akhir pekan lalu di Jakarta. Dia mengatakan hal itu menjawab desakan untuk memimpin gerakan perlawanan terhadap tindakan penguasa Jakarta itu.

Baca juga :Geram Ulah Ahok, Mantan Panglima TNI Ini Kobarkan Gerakan Rebut Kedaulatan Rakyat

Sejumlah jenderal purnawirawan yang pernah bertugas di Jakarta mendesak Djoko Santoso dalam acara Mahkamah Intelektual yang digelar Sabtu (29/8/2015). Pada acara itu terungkap Ahok tersangkut kasus lahan BMW dan kasus tanah RS Sumber Waras yang merugikan negara miliaran rupiah.

Djoko Santoso yang juga pernah menjadi KSAD ini menyatakan dukungan penuh lahir bathin gerakan ini. Dukungannya ini dilandasi pertimbangan keprihatinan yang mendalam bahwa tindakan penguasa ibukota telah memanipulasi kedaulatan rakyat. Selain itu rakyat juga menjadi korban.

Pandangan dan sikap Djoko Santoso sejalan dengan aktivis Malari, Hariman Siregar. Bahkan Hariman menuding Gubernur DKI Jakarta (Ahok) penipu. Pasalnya Ahok dinilai terlibat kasus lahan taman BMW dan kasus lahan RS Sumber Waras. "Ahok adalah pencuri dan penipu," ujar Hariman.

Baca juga :Gerakan #LawanAhok untuk Melawan Tipu Muslihat Ahok

Hariman mengungkapkan menyimak Mahkamah Intelektual akan muncul kesadaran kolektif dari warga masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang dibajak para pemodal. Rakyat makin sadar karena menjadi korban. Ulah Ahok membuat rakyat geram.

"Jika melihat hasil dari persidangan Mahkamah Intlektual maka saatnya kita mencari pemerintah yang rendah hati. Bukan pemerintahan yang 'jago jagoan'," ujar Hariman Siregar. Sebab pemerintah yang sok jagoan terbukti hanya menebar kebencian.

Dia menegaskan mendukung Mahkamah Intlektual. Selain itu juga menyerukan perlawanan terhadap rezim korup yang dia nilai sangat tergantung oleh partai politik. Namun dia kecewa lantaran parpol juga korup dan sama sekali tidak melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

"Maka civil society harus di perkuat dan didukung. Sebab kini rule of law tidak ada. Semua aturan di tabrak demi kekuasaan dan uang. Demokrasi sudah dibajak dan yang pantas menjadi pemimipin yang mendapat restu dari kelompok pemilik modal seperti kasus taman BMW yang menjadikan dana Rp 735 miliar jadi bancakan," papar Hariman.(ris)