Saat saya masuk DPR 1999, saya masih "underdog" dalam politik. Saya cuma senang karena rezim Soeharto sudah tumbang. Sebagai mantan Ketua Dewan Mahasiswa sebuah PT thn 1977/1978 kami telah lama berjuang bersama Dema-Dema lainnya agar kediktatoran Soeharto segera berakhir.

Ternyata 20 tahun kemudian,1998 baru terwujud. Saat itu sungguh tak pernah terpikir bahwa pasca kejatuhan Soeharto, tersembunyi agenda besar yang sudah disiapkan oleh kekuatan kapitalis global (seperti yg belakangan saya tahu dari membaca berbagai buku khususnya buku Kudeta Putih).

Sebagai Anggota DPR BARU saat itu, saya cuma konsentrasi pada tugas tugas Komis di DPR.

Masalah Amandemen UUD45, dibahas di BP MPR RI. Dari Fraksi Reformasi (fraksi saya) yang terlibat di BP MPR kalau tak salah ingat : Pak AM Luthfi (Alm), Pak Abdillah Toha, Pak Fuad Bawazier, Pak AM Fatwa, Pak DR Ahmad Farhan dan pak Patrialis Akbar. Dari Partai lain, yang beken saat itu Jakob Tobing dan Slamet Effendi Jusuf. Dan banyak lagi dari partai-partai lain. Mereka lah yang menggarap Amandemen UUD45.

Sejujurnya sebagai anggota biasa, kami tidak tahu apa-apa detail yang dibahas. Tahu-tahu kita ikut Sidang Paripurna, dan jurubicara fraksi tinggal menyatakan pendapat : Setuju, Menolak atau Abstain. Sebagai anggota kita cuma diarahkan oleh Pimpinan Fraksi, dipakai absensi kita sebagai bukti kita ikut menyetujui.

Tahun 2002 karena konflik dengan Pak Amien Rais, saya di PAW (Pergantian Antar Waktu). Praktis saya makin tidak tahu lagi perkembangan Amandemen UUD45.

Belakangan barulah saya dalami, (setelah tidak aktif di partai sejak 2004), betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh amandemen UUD 1945.

Sejak saya kembali ke habitat saya sebagai aktifis, saya makin yakin bahwa kita sudah tersesat dengan konstitusi hasil amandemen. Maka bersama teman teman yang sefaham kami terus berjuang untuk kembali ke UUD 45 asli, untuk disempurnakan sebagai jalan mengakhiri kemelut/krisis politik bangsa/negara dewasa ini.

Dengan keterangan singkat diatas apakah berarti saya mengingkari peran saya sebagai anggota DPR/MPR yang terlibat dalam Amandemen UUD45? Tentu tidak. Tentu saja saya terlibat secara kolektif, walaupun peran saya cuma sebagai sekrup kecil.

Sadar akan dosa itulah saya menjadi berjuang lebih gigih untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali ke UUD45 (asli), UUD45 Proklamasi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

Saya pikir jauh lebih terhormat. Kita sadar dan mengakui kesalahan kita lebih awal dari pada kita terlambat dan bahkan tidak mau bertobat.

Demikianlah sebagai pernyataan saya.