JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan bahwa tahun 2015 ini Bank Dunia mencatat Indonesia sebagai salah-satu Negara dengan ketimpangan penghasilan paling tinggi di Asia.
Bahkan, Indonesia saat ini merupakan salah-satu Negara paling inequal di Asia.
Irman melanjutkan data tersebut dapat dilihat dari distribusi pendapatan suatu negara. Indonesia memiliki peringkat koefisien sebesar 0,43 akhir tahun 2014, jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2004 – 2005 yang berkisar 0,34 – 0,35.
“Salah satu penyebab tingginya ketimpangan pendapatan tersebut adalah akibat melebarnya gap pendapatan atau gaji antara pekerja berkeadilan rendah dengan pekerja professional yang berpendidikan tinggi. Maka pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan di tahun depan untuk mengurangi kesenjangan itu,” kata dia di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Kebijakan berupa penetapan upah minimum (UMK-UMK) belum cukup, tapi harus mencakup sistem pengupahan nasional secara keseluruhan.
Irman pun menyarankan agar negara memangkas kesenjangan antara pekerja berkeahlian rendah dengan pekerja professional.
Menurut data BPS (2014), pada 2005, 40% penduduk kelas terbawah menerima pendapatan nasional sebesar 21%. Namun pada 2013 menurun menjadi 16,9%. Sebaliknya, 20% penduduk kelas atas, penerimaan mereka melonjak dari 40% pada 2005 menjadi 49% dari PDB pada 2013.
“Artinya sebanyak 20% penduduk terkaya menguasai hampir separuh pendapatan nasional,” terang Senator asal Sumbar ini.
Tak hanya itu, kata dia, hal lain yang memprihatinkan adalah terjadinya pertambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015.
Data BPS jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 % dari jumlah penduduk.
Jumlah penduduk miskin tersebut bertambah sebanyak 860 ribu dibandingkan pada September 2014 di mana penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari jumlah penduduk.
"Karena itu DPD RI mengimbau dan mendukung setiap usaha pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal itu sesuai amanat konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, agar dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten," pungkas dia. (Icl)
