JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti dari Founding Fathers House (FFH) Dian Permata memperkirakan tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di tahun 2016 terletak pada aspek ekonomi.

Sebaiknya, lanjut dia, Jokowi tidak menaikkan sekaligus tidak mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, penegakan hukum yang adil, penangkapan koruptor, penyediaan lapangan kerja, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, dan menghentikan kegaduhan politik.

“Itu potret persepsi publik terhadap sejumlah harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi, yang terekam dalam hasil riset akhir tahun 2015 yang dilakukan oleh FFH,” ungkap dia di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa riset menunjukkan bahwa perbaikan politik hanya 22,3 persen, ekonomi sebesar 23,3 persen dan penegakan hukum 34 persen.

“Jadi, terpilihnya 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK, apakah harapan yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi itu bisa diwujudkan atau tidak? Jika pimpinan KPK itu gagal memenuhi harapan rakyat maka akan berpengaruh kepada kepemimpinan Jokowi-JK,” tandas dia.

Khusus bidang ekonomi, kata dia, masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga-harga Sembako dan juga penegakan hukum yang dinilai berpihak kepada penguasa.

"Jadi, hal-hal tersebut itulah antara lain yang menjadi tantangan Jokowi-JK di tahun 2016 mendatang," pungkas dia.(yn)