Berita
Oleh agus eko pada hari Selasa, 18 Nov 2014 - 14:38:02 WIB
Bagikan Berita ini :
Ada 10 Desa di Kaltim Mau Gabung ke Malaysia

Pemerintah Gagal Bangun Daerah Perbatasan

99Fahira DPD.jpg
Fahira Idris (Sumber foto : Mulkan Salmona)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) mendorong pembangunan merata di daerah perbatasan. Alasannya hampir semua kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal. Sehingga mayoritas masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ini bentuk kegagalan pembangunan nasional. Saya akan mendorong agar DPD membentuk tim khusus awasi kinerja pemerintah di perbatasan,” kata anggota DPD RI, Fahira Idris kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Lebih jauh Fahira memaklumi ada warga perbatasan yang ingin berpindah warga negara. Karena ingin mendapat kehidupan yang layak. ”Bayangkan saja, masyarakat hidup di kawasan yang terisolasi. Sementara di seberangnya (Malaysia), mereka melihat kondisi yang sebaliknya. Jadi jangan bicara nasionalisme pada warga perbatasan yang diabaikan,” ungkap Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Dari laporan yang diterimanya, Fahira menambahkan warga di perbatasan kerap ditawari kehidupan yang layak, diberi lahan, disediakan rumah, dan dibukakan akses jalan darat serta kabel komunikasi jika mau berpindah warga negara. “Jika ini (laporan) benar tentu menyedihkan. Kenapa Malaysia berani seperti itu, karena mereka tahu kehidupan masyarakat kita di perbatasan memperihatinkan," tutur putri mantan Menperin Fahmi Idris

Menurut Fahira, Presiden Jokowi harus fokus dalam menyelesaikan ketimpangan pembangunan di kawasaan perbatasan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan. "Pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan harus diubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Caranya menjadikan perbatasan sebagai pusat-pusat ekonomi baru yang artinya infrastruktur harus segera dibangun,” jelas senator asal DKI Jakarta ini.

Sebagaimana diketahui, mencuat kabar ada 10 desa di Kalimantan Timur di tapal batas negara yang warganya ingin bergabung dengan Malaysia. Ke-10 desa itu ialah Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Noha, Tifab, Long Apari, Long Kerioq, serta Noha dan Noha Silat. Isu lainnya di Kalimantan Utara, terdapat tiga desa, yakni Simantipal, Sinapad, dan Sinokod. Ketiga desa itu bahkan sudah diklaim masuk wilayah Malaysia. (ec)

tag: #DPD RI  #Politisi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...