JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola mengatakan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan lainnya di Papua dapat berjalan jika tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanpa kekerasan.

"Pembangunan Papua harus dimulai dengan desekuritisasi atau tanpa pelanggaran HAM dan tanpa kekerasan. Dengan itu maka akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat Papua kepada pemerintah," kata Thamrin saat diskusi "Meningkatkan Peran Media Nasional Menuju Rekonsiliasi Papua di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Dia mengatakan setelah masyarakat Papua percaya kepada pemerintah Indonesia, maka ruang-ruang dialog akan tumbuh sehingga pendekatan pembangunan Papua melalui budaya akan lebih gampang.

Thamrin menilai, tanpa kepercayaan dari masyarakat Papua kepada pemerintah maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua akan sia-sia.

Dia mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo yang lebih terbuka menghadapi masyarakat Papua.

Sementara itu, Kepala Bappeda Papua Muhammad Musaad menilai pembangunan infrastruktur di Papua hanya sebatas pembangunan jalan yang berpusat kepada sendi-sendi perekonomian.

"Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur masih sebatas untuk pembangunan jalan, mereka lupa bahwa masyarakat Papua butuh listrik, air bersih dan juga air minum," kata dia.

Dia juga mengatakan akses jalan ke pemukiman masyarakat juga masih belum ada.

Dia mengatakan sebagian besar masyarakat Papua hidup di dalam hutan dan juga di hutan lindung yang belum mempunyai akses dan sulit di jangkau.

"Pembangunan juga hanya sebatas membuka ruas tetapi tidak memperhatikan konektivitas, dan pembangunan ini haruslah berkesinambungan," kata Musaad. (plt)