JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Langkah pemerintah yang akan membatalkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) pelarangan atau pengaturan minuman keras di sejumlah daerah menuai protes. Salah satu kritik datang dari Fraksi PKS DPR RI.

"Mendagri harus memahami bahwa semangat pengaturan atau bahkan pelarangan miras sejalan dengan semangat untuk menyelesaikan penyakit masyarakat, seperti kejahatan dan masalah moral sebagai ekses dari minuman keras," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini saat dihubungi, Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Menurut Jazuli, pemerintah hendaknya tidak mendasarkan kepentingan ekonomi dalam legalisasi miras. Namun, mengabaikan kepentingan masa depan generasi bangsa.

"Berapa banyak kasus yang kita dengar dan saksikan, remaja hingga orang tua mati karena menenggak miras (oplosan). Juga banyak kecelakaan lalu lintas hingga tindak kejahatan seperti perkelahian, pembunuhan, perkosaan akibat pelaku menenggak miras (mabok)," jelasnya. (mnx)