Opini
Oleh Salamuddin Daeng (Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK) pada hari Selasa, 24 Mei 2016 - 08:54:08 WIB
Bagikan Berita ini :
Runtuhnya Pilar-Pilar Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Nilai Tukar Rupiah Kian Ambruk

30SalamuddinDaeng-mulkan.jpg
Salamuddin Daeng (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

Seolah tidak digubris, salah satu Pilar utama ekonomi Jokowi yakni nilai tukar rupiah terhadap USD terjungkal. Ambruknya nilai tukar berdampak ke segala arah mulai dari anggaran pemerintah hingga daya beli rakyat.

Pertama, dampak terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Rata rata nilai tukar pada era Jokowi berkisar antara Rp.13.400 /usd sampai dengan Rp 14.000/USD. Pada era SBY berkisar antara Rp7.000/USD sampai dengan 10.000/USD.

Pada tingkat penerimaa negara yang tidak meningkat dibandingkan era SBY bahkan cenderung menurun, maka penerimaan negara Pada era Jokowi telah turun separuh dalam USD. Sementara pemerintah menggunakan sebagian besar Belanja barang untuk membeli barang barang impor dengan dolar, membayar Utang luar negeri dan menggaji para pekerja asing.

Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah kunci kejatuhan ekonomi Jokowi. Pemerintahan ini memainkan siasat bodoh dengan membiarkan nilai tukar rendah agar penerimaan Utang mereka Membengkak besar ketika di konversi ke dalam rupiah.

Padahal itu memukul APBN sendiri yang digunakan membeli barang impor, pembayaran utang pokok dan bunga. ke depan nilai tukar akan terus merosot memasuki bulan puasa dimana impor akan meningkat dan periode bayar Utang Negara dan perusahaan swasta dimulai.

‎Kedua, penurunan nilai tukar mengancam Jantung perusahaan perusahaan swasta yang sebelumnya telah mengalami anemia/kurang darah karena menyusutnya penerimaan baik penerimaan riil maupun penerimaan pasar keuangan, namun sisi lain kewajiban menggunung.

Sepanjang 2015 perusahaan perusahaan swasta di sektor komoditas sekarat, default, gagal bayar kewajiban dan utang. Perdagangan saham mereka dihentikan karena harganya tinggal beberapa perak. Tahun 2016 adalah tahun yang memilukan bagi pemilik perusahaan property sekutu nya pemerintahan Jokowi sekarang.

‎Ketiga, merosotnya nilai tukar akan menyebabkan meningkatnya harga barang barang impor baik BBM maupun pangan yang merupakan dua komoditas yang bergantung pada impor karena terpuruknya produksi minyak dan pangan nasional.

Menjelang puasa harga harga bahan pokok akan segera merangkak naik. Bulan puasa akan menjadi momentum membuka keran impor ugal ugalan. Namun pembiayaan impor akan semakin memicu merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Spekulan berpandangan Inilah saat nya memborong dolar.

‎Tidak hanya Spekulan mata uang yang menerima berkah pemerintahan Jokowi. Momentum ini akan menjadi kesempatan para Spekulan pangan untuk menumpuk pangan pangan impor di gudang gudang mereka.

Sementara Rakyat Dipaksa menanggung beban kebuskan pemerintahan ini yang memainkan strategi nilai tukar rendah untuk mendongkrak penerimaan rupiah dalam rangka menutup lebih dari separuh kekurangan Belanja APBN tahun 2016 dari utang luar negeri. Mari siap siap rakyat menanggung kenaikan harga harga menjelang puasa....yang punya uang silakan borong dolar.(*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...