Situasi ini sudah sangat gawat. Lembaga pengadilan sudah tak bisa diharapkan lagi untuk menegakkan hukum demi keadilan. Para oknum sudah kian membuktikan diri mentransaksikan kasus-kasus yang ditangani.

Tertangkap tangannya Kepala PN Kapahiang (Bengkulu) oleh KPK (Senin, 24/5/16), kian memperpanjang barisan oknum hakim dan penegak hukum yang krisis integritas, korup, tamak.

Perilaku jahat seperti itu, bagi saya, tak bisa lagi dianggap kasuistik atau oknum saja, melainkan sudah jadi bagian dari kultur pamrih bagi insan yang tergabung dalam korps penegak keadilan di negeri ini. Betapa tidak. Para hakim yang sudah tertangkap tangan oleh KPK saja sadah banyak, di mana semua itu bisa dianggap sebagai butiran-butiran gunung es yang menutup permukaan saja, sementara di dalamnya sangat dahsyat.

Begitu juga dengan terindikasinya Sekjen MA, Nurhadi, dalam kasus suap dengan harta yang melimpah, atau tertangkap tangannya Andri Setiawan (Kasudit Pranata Perdata di MA), sudah tak bisa diragukan lagi kalau bagian kepala lembaga peradilan itu sudah berbau busuk. Bagaikan ikan, kalau bagian kepalanya sudah busuk, maka otomatis seluruh badannya juga pasti rusak. Itulah bagian dari potret lembaga pengadilan kita: sudah berbau busuk.

Kondisinya kian parah ketika mitranya, jajaran Kejaksaan dan Kepolisian, juga memiliki kultur yang sama, yakni transaksional. Karena, jika jujur diakui, banyak kasus kejahatan korupsi dan sejenisnya, mengendap di lembaga-lembaga itu, dengan alasan pembenaran yang dibuat-buat di tengah penangannya yang tertutup. Istilahnya, kasus-kasus kejahatan itu diproyekkan atau ditransaksikan. Maka tak heran jika KPK juga yang akhirnya turun tangkap para koruptor di daerah termasuk para penegak hukumnya. Padahal kasus-kasus kejahatan itu ada di depan mata mereka. Barangkali saja mereka diamkan lantaran sudah kebagian dari "proyek kejahatan" itu.

Andai saja KPK tak ada atau tak aktif hingga ke daerah-daerah, maka negeri ini sudah kian sah disebut sebagai negara kleptokrasi.

Kondisi seperti seharunya menjadikan Presiden Jokowi segera mengambil langkah, mewujudkan gerakan revolusi untuk membabat habis para pejabat penegak hukum yang memproyekkan kejahatan korupsi itu.

Tidak cukup hanya kampanye revolusi mental di tengah masih terus dibiarkannya para oknum pejabat korup.(*)