Sahabat saya, Haris Rusly yang juga aktivis Petisi 28 menulis isu hangat tentang RUU Terorisme. Cukup menarik dan menggelitik. Berikut ini kutipannya.

"Saat ini DPR RI sudah membentuk Pansus untuk membahas tentang RUU Terorisme dimana Pansus tersebut terdiri dari anggota DPR RI dari Komisi I dan Komisi III. Pembahasan RUU Terorisme sudah di buat rancangan pembahasannya seperti pada terlampir di bawah ini.

Namun berdasarkan informasi yang berkembang dari anggota dewan yang tergabung dalam pansus, bahwa ada agenda terselubung dari lima (5) negara lain yang mempunyai kepentingan terkait terorisme secara global. Negara-negara tersebut antara lain : AS , Australia, Canada, New Zeland dan Inggris.

Malah pihak AS pada kesempatan lain menyampaikan pesan kepada anggota dewan khususnya Komisi I bahwa agar Komisi I nggak usah mengurusi masalah terorisme tapi urus aja masalah alutsista.

Selain itu AS juga mengatakan bahwa intelijen di Indonesia yang baik hanya pihak Polri. Dengan kata lain tidak mengakui kemampuan intelijen lainnya. Rumors lain yang beredar adalah pihak Polri sudah melempar pesan kepada anggota Pansus agar tidak memasuki peran TNI dalam UU tsb.

Bahkam mereka berani deal berapapun kepada anggota Pansus agar TNI tidak ada peran dalam UU tsb. Mereka berani melipat gandakan 10 kali lipat berapapun jika TNI bermain.

Selain itu yang dapat dilihat narasumber yang dijadikan patner anggota Pansus seperti Sidney Jones (izin tinggal sudah habis dan tidak di perpanjang) dan Nasir Abbas merupakan pihak yang memiliki kepentingan dari lima (5) negara tersebut.

Mau dikemanakan negara ini jika hal-hal seperti ini sudah ada agenda kepentingan lain? Bukan melihat dari nasionalisme dan kepentingan kedaulatan bangsa dan negara ini. Apa yang akan kita lakukan jika memang benar rumors tsb ?"

Berdasarkan tulisan tersebut, jelas dengan terang benderang lima negara itu mau mengusir TNI dari tugas utamanya. Mana ada di dunia ini tugas penanggulangan musuh negara ditangani Polisi doang?

Di mana-mana teroris ditanggulangi banyak satuan. Sejak dari NSA hingga SEAL. Negara-negara itu intinya adalah pakta pertahanan FPFA (five power defense aggreement). Cuma ditambah Kanada dan Amerika.

Mara bahaya.

Mana ada teroris yang asli teroris sekarang? Yang bergerak adalah teroris yang disponsori oleh negara, dan teroris yang dibackup oleh negara. Hanya tiga model itu teroris di atas bumi. Lalu suruh hadapi Kepolisian, ya teler polisinya.

Menggulung teroris Poso saja bertahun lamanya. Kasih ke TNI. Sebulan selesai itu teroris. Lagi pula, berbahaya penanggulangan dimonopoli satu instansi operasional. Begitu terjadi pembelotan kita hancur lebur.

Jelas kita dikepung FPDA, masih mendengar sogokan mereka. TNI-Polri itu tak ada apa-apanya jika harus berhadapan dengan pakta pertahanan FPDA.

Menjauhkan TNI dengan otoritasnya dalam RUU itu, pasti disusul dengan tekanan agar indonesia menggagalkan kerjasama dengan Tiongkok, kekuatan besar yang ditakuti sekutu Amerika. Menurut saya, peran TNI harus signifikan dalam penanggulangan musuh negara khususnya teroris.

Jangan membayangkan terorist itu Santoso. Itu teroris yang teroris. Bagaimana teroris yang disponsori negara dan teroris yang dibackup negara? Katanya proxy war.

Sydney Jones harus berhadapan dengan Connie. Itu baru seimbang. Jangan biarkan Pansus itu sesat. Harus ada yang memberi masukan kepada Pansus dengan benar. Sydney Jones takkan mampu berbicara soal FPDA dan instrumen yang mereka akan mainkan di masa depan di Asia.

Di AS, teroris malah lebih meninjol dihadapi NSA. Itu bukan Polisi. Mereka tentara. Sebab dua model teroris mutakhir, bukan soal ketertiban masyarakat, melainkan perang. Mau bawa Polisi ke perang? Yang benar aja.

Mara bahaya penanggulabgan musuh negara dimonopoli kepolisian. Giliran mereka membelot kita hancur. Contoh peristiwa penembakan di Universitas Trsakti, menghasilkan tergulingnya Presiden Soeharto. (*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis.