Informasi yang beredar di media sosial-konon bersumber dari teman Ahok-membuka modus kerja 'relawan' yang tergabung Ahok, sungguh memprihatinkan.

Jika info itu benar, maka jadi preseden imarolitas dan kebohongan publik yang dilakukan oleh figur publik terpenting di ibukota ini. Mengapa?

Pertama, dari istilah yang digunakan, yakni "relawan" Teman Ahok, sudah mengandung kebohongan, karena ternyata para petugas pengumpul itu sesunggu adalah 'buruh bayaran' yang dapat imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi sungguh-sungguh bukan relawan, melainkan tak lebih dari kerja sbagai 'tukang kumpul KTP'.

Kedua, cara-cara mengumpulkan dengan, antara lain, membeli foto kopi KTP, juga sudah melanggar nilai moral reformasi, yang boleh jadi pemilik KTP pun dibayar.

Ketiga, dan ini yang sangat penting adalah pertanyaan tentang sumber dana untuk membiayai gerakan 'tukang kumpul KTP'. Dana yang digunakan dari siapa dan besar besar hingga hari ini?

Jika tak mampu menjelaskan secara baik, maka akan kian kuat kecurigaan publik bahwa sumber dananya berasal dari pihak ketiga yang diantaranya dari para developer, termasuk pengusaha penggarap reklamasi pantai teluk Jakarta dan kick back fee pembelian tanah milik RS Sumber Waras.

Jika itu benar, maka proses atau cara Ahok untuk mempertahankan kekuasaan ternyata melalui cara-cara yang tak bersih dan nir moralitas. Hanya saja selama ini rakyat awal atau publik tertipu oleh kemasan seolah-olah gerakan dukungan terhadap Ahok begitu masif, padahal sesungguhnya tak lebih dari gerakan pemodal dan memperoleh keuntungan materi dari kepemimpinan Ahok selama ini. Atau juga ada misi terselubung melalui posisi strategis Ahok.

Cara-cara atau modus seperti ini tentu jadi preseden buruk, dan sama sekali tak bisa dijadikan moral bagi siapapun yang ingin menjadi pejabat publik di negara demokrasi yang berwatak relijius ini.

Dalam kaitan itu, seharusnya pihak KPK bersikap proaktif untuk menyelidiki sumber-sumber pendanaan dari teman Ahok itu, yang sebenarnya sudah ada isyarat sebagiannya bersumber dari pebisnis reklamasi pantai Jakarta.(*)