Hampir usai sudah Ramadhan kedua masa kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Sudah lebih dari separuh Ramadhan tahun ini terlewati dan semakin dekat pula Jokowi kepada dua tahun rejimnya.

Masih segar ingatan kala Ramadhan tahun lalu dibumbui isu Resufle kabinet yang seolah berhasil meredam kegelisahan atas kenaikan harga bahan pangan dan harga harga kebutuhan lainnya.

Meski akhirnya resufle terjadi dan menggusur beberapa menteri saat itu yang justru menunjukkan bahwa Presiden tidak sedang memperbaiki kinerja kabinet tapi sekedar memberi ruang politik bagi ketamakan elit. Tahun lalu yang bermasalah adalah ekonomi, tapi mengganti menteri non ekonomi. Diagnosa yang tidak sejalan dengan pengobatan.

Ramadhan kedua pemerintahan Jokowi ini juga diwarnai isu Resufle yang mangkrak. Ekonomi, politik, hukum dan keamanan semakin gelap dan tidak jelas, namun Jokowi sengaja memangkrakkan resufle meski dengan alasan yang tidak pernah kita ketahui. Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu, atau mungkin pembisiknya juga tahu, mungkin saja.

Ahok, KPK, BPK adalah merupakan persoalan politik dan hukum yang diaduk-aduk. Persoalan yang justru bisa memicu perpecahan besar republik ini, mengancam stabilitas negara dan berpotensi menjerumuskan bangsa kedalam konflik bernuansa SARA.

Tapi entah kenapa sang Menkopolhukam justru membiarkan ini terjadi. Konflik ini bukan sekedar konflik kecil, akan tetapi bola salju yang menggelinding dan tentu bisa menabrak pagar istana. Sudah terlihat bola salju itu menggelinding ke pagar istana sejak Prof Romly menyampaikan bahwa NJOP tanah RSSW ditanda tangani oleh Jokowi dan diduga back date atau di tanda tangani tanggal mundur. Ini pelanggaran hukum serius jika benar terjadi. Artinya Jokowilah epicentrum konflik ini.

Kemudian adalah masalah ekonomi. Tax Amnesty dan potensi besar gagal fiskal serta defisit anggaran yang menganga menjadi ancaman dengan tingkat keseriusan tinggi karena akan membawa bangsa ini menuju krisis ekonomi politik.

Ini bahaya karena taruhannya adalah stabilitas negara, taruhannya adalah kehidupan masyarakat yang akan hilang. Sementara itu tidak terlihat solusi konkret dari pemerintah ini untuk menutupi defisit yang besar. Rejim Jokowi malah mengatasi masalah nyata dengan halusinasi, menyelesaikan masalah dengan tidur dan bermimpi. Tax Amnesty itu halusinasi rejim Jokowi.

Tidak ada jaminan bahwa negara akan menerima Rp 165 T dari program itu. Program yang jelas saja seperti pendapatan pajak yang nyata tidak tercapai, apalagi tax amnesty yang cuma jadi ilusi. Tax amnesty pasti gagal, tidak akan ada yang mau menyimpan dananya di negara yang stabilitas ekonomi politiknya tidak baik. Ini hukum alam dan hukum pasar.

Semua masalah diatas, resufle yang mangkrak yang telah menghasilkan ancaman serius ekonomi politik, konflik KPK, BPK dan Ahok yang menghasilkan degradasi hukum dan degradasi lembaga negara, serta ancaman gagal fiskal dan defisit APBN yang tidak tertutupi akan bermuara pada Mosi Tidak Percaya atas Kepemimpinan Jokowi. Haruskah ini terjadi?(*)