ROKAN HILIR (TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merekomendasi kawasan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk diusulkan menjadi perhutanan sosial.

"Kementerian LHK ingin kawasan hutan di Kecamatan Pujud, Rokan Hilir dikelola menjadi perhutanan sosial," ujar Kepala Dinas Kehutanan Rohil Rahmatul Zamri di Rokan Hilir, Kamis (29/6/2016)

Usulan kawasan perhutanan sosial juga mencuat pada acara dialog para pengelolaan kawasan hutan melalui pengembangan kawasan hutan, sehari sebelumnya atas prakarsa Direktur LSM Executive Scale Up Harry Oktavian.

Acara dialog turut dihadiri Asisten Staf Khusus Kementerian LHK Kusnadi, Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional Andiko, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Camat Kubu, Camat Kubu Babussalam dan Camat Bangko Pusako beserta delapan kepenghuluan dan Staf PT. Sumatera Riang Lestari.

Menurut dia, lahan gambut jika tidak dikelola secara baik maka akan menimbulkan masalah kebakaran hutan dan lahan.

"Oleh karena itu, soal pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial," kata Rahmatul.

Sementara itu, Asisten Staf Khusus Kementerian LHK memaparkan keberadaan masyarakat disekitar hutan sangat berperan penting dalam pengelolaan hutan.

Bahkan, pemerintah pusat telah memprogramkan perhutanan sosial untuk RPJM 2015-2019, dengan menargetkan lahan seluas 12,7 juta hektar, sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir ditargetkan seluas 235.000 hektar.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk segera membentuk Pokja percepatan perhutanan sosial.

"Kami menyarankan secepatnya membentuk kelembagaan perhutanan sosial baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, HTR dan hutan kemitraan sehingga masyarakat boleh ikut serta mengelola kawasan hutan secara legal," kata Kusnadi.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas pentingnya pembuatan kanal blocking sehingga dapat mencegah atau membatasi kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi. (icl)