JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Temuan BPK terhadap pengadaan lahan proyek rumah suwun Cengkareng, Jakarta Barat perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab ini menunjukkan ada masalah besar dalam pengelolaan aset di pemerintah ibukota.

"Temuan BPK tersebut menunjukkan ada masalah besar dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini harus menjadi perhatian," papar M Yudi Ramdan, Kepala Humas dan KLN BPK RI di Jakarta, Sabtu (2/7/2016).

Yudi mengatakan hal itu sehubungan temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015 tentang transaksi pengadaan lahan proyek dusun Cengkareng, Jakarta Barat. Banyak kejanggalan pengelolaan aset dalam temuan tersebut.

Seperti diketahui BPK menemukan Pemprov DKI membeli tanah senilai Rp 648 miliar dari warga, Toeti Noezlar Soekarno yang mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).Setelah ditelisik ternyata tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI.

Proses ini aneh. Bagaimana bisa terjadi Dinas Perumahan DKI Jakarta sampai tidak mengetahui bahwa tanah yang dibeli itu merupakan aset milik Dinas KPKP, yang masih satu naungan dibawah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu, tanah seluas 4,6 hektar tersebut juga terbukti memiliki rekam jejak bermasalah. Bukan hanya dimiliki SHM nya oleh Toeti, namun juga pernah digugat oleh PT Sinar Ganda milik DL. Sitorus. Pada tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menolak gugatan PT Sinar Ganda terhadap Dinas KPKP.

Kasus ini telah memakan korban dipecatnya Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Aji. Ika yang mengatakan proses pembelian tanah telah melalui prosedur itu mengaku baru tahu bahwa tanah tersebut merupakan aset Dinas KPKP setelah ada temuan BPK.(ris)