Berita
Oleh Atto Kuat pada hari Senin, 04 Jul 2016 - 14:46:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Macet Sengsarakan Pemudik, Fahri Minta Tol Brebes Digratiskan

5(PKS)FahriHamzahIV.jpg
Fahri Hamzah (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya menghargai dan menyambut baik berbagai upaya pemerintah beserta jajarannya dalam mengatasi arus mudik Idul Fitri 1437 Hijriyah, namun perlu terus dilakukan terobosan agar antrean tidak terlalu panjang.

Fahri Hamzah menyatakan prihatin dengan nasib pemudik yang harus antre berjam-jam sepanjang puluhan kilometer di pintu keluar tol Brebes atau dikenal dengan istilah Brexit atau Brebes Exit hanya untuk membayar tol.

Menurut Fahri, pemerintah dalam hal ini BUMN Jasa Marga ataupun pengelola tol swasta bisa mengambil kebijakan dengan menggratiskan tol-tol yang menjadi titik kemacetan.

"Saya kira siapapun yang memiliki kewenangan baik itu pemerintah dalam hal ini Jasa Marga ataupun pengelola tol bisa mengambil kebijakan untuk menggratiskan tol-tol daripada membuat masyarakat harus mengantre untuk membayar tol. Tidak harus di semua tempat, tapi khusus di lokasi titik macet saja seperti Brexit itu. Ini 'kan tidak tiap hari juga hanya setahun sekali," kata Fahri di Jakarta, Senin (4/7/2016)

Momentum bulan Ramadhan setahun sekali yang dikenal sebagai bulan penuh hikmah, rahmat dan amalan, menurut dia, harus bisa menyadarkan mereka yang berkepentingan tersebut untuk mengambil kebijakan yang tidak membuat masyarakat susah dan membuat masyarakat tersandera.

Semua pihak yang berkepentingan bisa memberikan zakat, infak atau sedekah kepada para pemudik dengan menggratiskan tol tersebut.

"Memang susah mengantisipasi kemacetan seperti ini karena bisa saja ada ratusan ribu mobil yag tiba-tiba harus keluar dari tol. Jadi saya pikir harus ada cara lain, semacam kompensasi dari BUMN, paling tidak bisa dianggap untuk membayar zakat, infak atau sedekah dari BUMN seperti Jasa Marga" kata politisi PKS ini.

Filosofi dari zakat adalah untuk menyucikan diri. Dengan demikian maka BUMN sebagai perusahaan negara apabila menggratiskan bisa menyucikan dirinya juga.

"Ini juga akan berefek langsung memperlancar kehidupan dan memudahkan orang sampai ke kampung halaman," katanya.

Filosofinya, menurut Fahri, harus uhrawi dan seharusnya ada inisiatif dari pihak yang berkepentingan seperti Jasa Marga karena bagaimanapun perjalanan mudik itu melelahkan.

"Mereka sedang berpuasa, harus antre berjam-jam untuk bayar tol, ini 'kan tidak manusiawi dan tidak Islami juga. Bayangkan mereka kesulitan untuk shalat dan kesulitan untuk buang hajat," katanya.

Selain itu dengan menggratiskan maka tidak banyak bahan bakar yang terbuang percuma. Hal ini harusnya dipahami oleh pemerintah bersama pejabat BUMN.

Dengan demikian ini juga bisa menghindari dan mengurangi angka kecelakaan karena faktor kelelahan. "Jadi mumpung bulan Ramadhan, sekali lagi saya sarankan bersedekahlah untuk para pemudik. Pahalanya besar juga," katanya.

Sementara itu, antrean beberapa kilometer juga sering terjadi di pintu keluar Tol Jakarta-Merak. Antrean semakin menyiksa pemudik terutama yang berkendaraan pribadi dan angkutan umum karena setelah melewati kemacetan di pintu keluar tol pemudik harus menghadapi antrean menuju pelabuhan penyeberangan Merak.

Panjangnya antrean pemudik memacu kinerja pengelola tol dan penyeberangan. Jajaran pemerintah menunjukkan kerja kerasnya sehingga dalam arus mudik bukan hanya pemudik yang lelah, namun regulator dan operator transportasi, aparat keamanan dan pengelola jalan tol juga mengalami hal yang sama.

Beberapa pemudik yang ditemui di KMP Dharma Rucita yang dilengkapi eskalator dan berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni di Lampung pada Minggu (3/7) mengemukakan, pemerintah bersama jajarannya dan pihak swasta perlu mencari terobosan dalam mengatasi kemacetan yang dialami pemudik.

"Kita ini 'kan banyak ahli, termasuk di bidang teknologi. Mungkin ada teknologi yang bisa mengatasi antrean arus mudik," kata beberapa pemudik.

Dia mengemukakan, mengatasi dan mengantisipasi antrean dengan membuka loket atau pintu pelayanan tiket merupakan salah satu cara yang selama ini dijalankan. Yang dibutuhkan ke depan adalah inovasi atau terobosan yang menggunakan teknologi sehingga memudahkan masyarakat membayar tiket penyeberangan atau tol.

Ke depan perlu terobosan dengan teknologi agar pembayaran tiket penyeberangan bisa dilakukan di ATM bank-bank BUMN, Kantor Pos dan minimarket atau supermarket. Pemudik tinggal menunjukkan tiket dan KTP di pintu keluar tol dan pintu-pintu pelabuhan.

Begitu juga cara membayar tol harus diperbanyak. Misalnya, e-tol, e-money, ATM, kartu kredit, bahkan dengan teknologi perlu dirancang bayar tiket tol di ATM bank, Kantor Pos dan minimarket atau supermarket.

"Masalahnya kita mau nggak merancang cara pembayaran seperti itu, karena teknologinya sudah ada dan ahli IT kita banyak. Sekarang beli tiket pesawat dan datang ke bandara tinggal 'check in', beli tiket kereta api sudah dapat tempat duduk, pasti ada cara membayar tol dan penyeberangan yang semudah beli tiket kereta atau pesawat," kata seorang pemudik.

Dia mengemukakan, teknologi terus berkembang dan tuntutan publik terkait berbagai pelayanan terus meningkat. Karena itu, jangan hanya berpatokan pada menambah loket dan pintu pembayaran karena di era teknologi saat ini, cara itu sudah kuno dan sudah puluhan tahun dilakukan dan harus ada inovasi dalam pelayanan publik.

"Di sinilah inovasi kita butuhkan dengan melibatkan semua pihak dan cara kuno seperti ini sudah sebaiknya ditinggalkan karena teknologi sudah sedemikian canggih dan teknologi pasti bisa digunakan untuk mengatasi masalah, apalagi kalau sekedar cara membayar tiket tol dan penyeberangan," kata pemudik yang lain. (icl)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...