DENPASAR (TEROPONGSENAYAN) - Bukan berarti pemerintah tak mau menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat koperasi. Namun, tak mudah bagi koperasi untuk bisa bergabung sebagai penyalur KUR karena harus memenuhi sejumlah pesyaratan.
Hingga saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sudah menerima permohonan 15 koperasi yang ingin menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Dari jumlah tersebut baru satu koperasi yang sudah disetujui, yakni Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa yang berkantor pusat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sisanya masih dalam penilaian.
"Modal, sistem IT jadi syarat koperasi itu menjadi penyalur KUR. Ini banyak sudah koperasi 15, mungkin akan bertambah lagi," tutur Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga. Hal itu diungkapkan kembali Puspayoga dalam acara pelatihan SDM pariwisata melalui setifikasi, SDM KUKM bidang ekspor dan ritel koperasi melaui SKKNI, serta pelatihan permahaman perkoperasian bagi PPKL di Denpasar, Bali. (23/7/2016).
Menkop menjelaskan, selain itu, persyaratan koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di antaranya, non performing loan (NPL) atau tingkat kredt macetnya di bawah 5%, portofolio kredit di atas 5%, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dan melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Kita fokus ekonomi kerakyatan, Presiden Jokowi sangat konsisten, UKM diberikan kemudahan pembiayaan," jelas Puspayoga.
Sebelumnya, kata Puspayoga, Presiden Jokow, sangat mendukung program koperasi dijadikan sebagai penyalur KUR, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan koperasi. Salah satu bentuk dukungan presiden yakni dengan memberikan lahan kelapa sawit miliki negara yang tadinya dikelola pihak swasta, kepada koperasi.
"Presiden aparesiasi, sebanyak-banyaknya koperasi bisa menjadi penyalur KUR. Tahun 2017 bunga KUR akan turun jadi 7 persen dan perhatian beliau kepada koperasi sangat tinggi, di daerah tanaman kelapa sawit akan diberikan tanah negara bukan ke swasta lagi tapi kepada koperasi," katanya.
"Koperasi UKM itu sebuah keharusan yang harus disentuh, dengan apa? Dengan regulasi bukan uang. Misalnya UKM diberikan bunga murah, koperasi diberikan, ini yang harus kita ke depankan," tambah dia.
Pelatihan SDM
Sementara itu, di tempat yang sama, Deputi bidang Pengambangan SDM Kemenkop UKM, Prakoso BS menjelaskan acara pelatihan yang dilakukan untuk menyiapkan SDM yang handal dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masing-masing peserta akan dibekali sertifikat usai mengikuti pelatihan selama tiga hari.
"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan di Bali sudah bisa mencapai di atas 50 persen pengeloa homestay dan guide mempunyai sertifikasi saat ini 35 persen baru," ujar Prakoso.
Pelatihan ini sudah yang keempat kalinya. Prakoso menjelaskan pelatihan pengembangan SDM khusunya homestay dan tour guide diprioritaskan di Bali, karena provinsi ini merupaka penyumbang devisa terbesar dari bidang pariwisata. Setelah dari Bali, fokus pelatihan, menurut dia akan dilanjutkan ke Bandung dan Yogjakarta.
"Kenapa Kemenkop lakukan, karena kita harapkan mereka itu bergabung dalam koperasi, pemandu lokal, nasional. Bisa juga untuk ke luar negeri, sertifikasi itu sangat penting," katanya.
Sedangkan buat pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan retail, berikan pelatihan dan sertifikasi supaya mereka bisa langsung melakukan kegiatan ekspor, dengan begitu omsetnya diharapkan akan bertambah menjadi besar. Kemenkop sendiri menargetkan menerbitkan 1000 sertifikasi pada tahun ini.
"Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini minimal kita sertifikasikan 1000 orang untuk semua, kalau di Bali hampir 500-an tahun ini, tapi karena dananya terbatas apa yang ada kita maksimalkan saja," ujarnya.
Dewa Nyoman Patra, Kepala Dinaskop dan UKM Provinsi Bali ikut menjelaskan, ada tiga permasalahan utam yang dihadapai koperasi di Bali, yakni masalah SDM, modal dan pasar. Namun yang paling berat adalah masalah SDM. Karena itu, ia berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Kemenkop UKM telah menggelar pelatihan pengembangan SDM di Bali.
"Kami juga sudah dikucurkan dana dari pa meneri Rp 5 miliar untuk 1411 orang koperasi UKM dan sekarang sedang berlangsung. Masih banyak koperasi yang kita bina dari sisi SDM," tukasnya.
Dalam acara pelatihan ini, selain dihadiri oleh pelaku usaha, tour guide, pengelola homestay, pihaknya juga mengundang perwakilan pihak bank dari BRI, Mandiri dan BNI. Serta pula para kepala Dinas se kabupaten Bali dan pengurus industri pariwisata. (b)
