Inilah pengakuan paling kompak sejumlah partai politik tentang dana politik. Golkar diungkapkan oleh Setya Novanto (Ketua Umum). PDIP oleh Puan Maharani (Ketua DPP PDIP), PPP oleh Reni Marlinawati (Ketua DPP PPP/Ketua Fraksi PPP DPR RI).
Sedang Nasdem dan PKS juga disampaikan oleh salah satu Ketua-nya. Mereka kompak mengaku bahwa bantuan uang dari negara sebesar Rp 108 per suara jauh dari memadai. Bahkan Novanto dan Puan mengaku untuk operasional kantor saja sangat tidak cukup.
Mereka mengatakan itu dalam acara 'Pertemuan Nasional Menata Ulang Dana Politik di Indonesia : Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara' yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin (25/7/2016). Hadir Ketua KPK, Agus Rahardjo.
Dalam bahasa anggota IV BPK, Rizal Djalil, yang juga pemrakarsa pertemuan ini, negara berpura-pura membiayai partai politik selama ini. Seolah-olah tidak membiayai, padahal menyalurkan dana untuk partai politik. Meski jumlahnya sangat tidak memadai.
Kita sepakat dengan Rizal Djalil. Juga dengan berbagai pendapat yang muncul dalam pertemuan tersebut. Bahwa untuk demokrasi yang lebih baik maka negara harus memperkuat partai politik. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk parpol.
Sebab, untuk menuju istana, maka satu-satunya jalur menjadi Presiden adalah melalui partai politik. Partai politik pula yang berhak menempatkan orang-orangnya di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah. Selain itu untuk memasok kursi pejabat publik.
Jika parpol memiliki peran yang sangat penting bagi negara, masihkah negara berpura-pura tentang dana untuk parpol. Jika parpol menjadi penentu kehidupan negara, apakah wajar tidak peduli terhadap kebutuhan parpol sebagai pilar penting sistem demokrasi?
Justru sebaliknya, membiarkan parpol membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya berpotensi merusak tanaman kehidupan kenegaraan. Sebab, dengan demikian terbuka para pemilik modal dan pemburu rente menanamkan obligasi pada parpol, untuk ditagih dikemudian hari.
Sahabat saya Rizal Djalil sudah membuka kepura-puraan pendanaan parpol. Selanjutnya, bergantung pada parpol maupun elemen lain dari bangsa ini untuk menindaklanjutinya. Pilihannya, tetap dalam kepura-puraan atau menata lebih baik tentang dana untuk parpol dari anggaran negara.(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #