JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan berharap dengan ditunjuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan diharapkan dapat membawa respon positif di tengah kondisi ekonomi yang tengah lesu saat ini.
Ia juga berharap, nantinya Sri Mulyani bisa fokus bekerja dan tidak tersandera oleh kasus yang diduga kuat menyeretnya, yaitu skandal Bank Century.
"Kitaberharap seluruh kebijakan arsitektur keuangan nasional berjalan mulus. Dan itu butuh integritas yang kuat. Karena itu, dengan segala kurang-lebihnya kita berharap Ibu Sri Mulyani tidak terpenjara oleh masa lalu yang cukup kelam seperti kasus Bank Century," tandas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (27/07/2016).
Hal itudisampaikan Heri saat menanggapi penunjukan Direktur operasional World Bank Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu dalamKabinet Kerja Jokowi-JK.
"Dengan masuknya Sri Mulyani-dengan segala kapasitas dan jaringannya. Semoga bisa meningkatkan kepercayaan publik, terutama dunia usaha," kata politisi Gerindra ini.
Selain itu, lanjut dia, dalam jangka pendek, pekerjaan rumah yang dibereskan adalah suksesnya implementasi UU Tax Amnesty dalam rangka menggerakkan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur.
"Dalam jangka panjang, kita memerlukan sebuah reformasi arsitektur keuangan nasional yang kuat dalam rangka merespon tantangan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi," ujar Ketua DPP Gerindra ini.
Tak hanya itu, kata dia, Sri Mulyani akan diuji dengan keberhasilannya dalam kebijakan fiskal yang terbaik sehingga tetap mampu mencapai target-target pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kesempatan, serta terbentuknya lapangan kerja baru.
"Pada konteks ini, kita berharap ada resep-resep baru dari Sri Mulyani dalam rangka membuat sumber-sumber penerimaan baru selain pajak dan tersedianya infrastruktur sumber-sumber pendanaan," kata Heri.
Adapun, lanjut Heri, khusus soal defisit APBN yang makin lama makin lebar, yaknihampir mencapai 3persen,dibutuhkan sebuah kapasitas yang tidak saja mengerti soal-soal teknis, tapi juga leadership dan jaringan yang mumpuni.
"Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Dalam waktu dekat, itu mesti tergambar dalam rancangan RAPBN 2017 yang akan datang," ujarnya. (iy)
