Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 28 Jul 2016 - 16:39:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Swakelola Bantar Gebang Berantakan, DPRD DKI Marah Besar

60bantar-gebang.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Kebersihan DKI yang melakukan swakelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Pasalnya, pasca-pemutusan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), kondisi TPST justru berantakan dan tidak karuan.

"Antrean truk sangat panjang sehingga mengganggu proses pengangkutan sampah di lima wilayah kota. Tumpukan sampah juga terlihat berceceran di jalan-jalan," kata Prabowo usai meninjau TPST Bantar Gebang bersama belasan anggota Komisi D DPRD DKI, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurutnya, antrean truk yang mengular hingga Jalan Raya Narogong juga dikeluhkan warga setempat karena menebarkan aroma busuk sampah.

Namun, kata politisi Partai Gerindra ini, Dinas Kebersihan justru dengan mudahnya berdalih bahwa antrean truk yang masuk ke TPST Bantar Gebang lantaran mereka kekurangan alat berat.

"Katanya alat berat yang dibutuhkan sebanyak 60 unit, sedangkan yang ada cuma 21 unit," ujar Prabowo.

Selain terkendala alat berat, antrean truk juga disebabkan minimnya pasokan bahan bakar untuk operasional alat berat.

"Kalau bahan bakarnya habis, gimana mau operasikan alat berat. Hal-hal kecil seperti ini yang harus jadi perhatian Dinas Kebersihan," terang Prabowo.

Prabowo menambahkan, persoalan lain yang ditemukan saat melakukan peninjauan adalah, jumlah pendaftar pekerja harian lepas (PHL) yang melonjak hingga 50 persen.

"PHL yang dibutuhkan sekitar 400 orang yang seluruhnya bekas karyawan PT GTJ, tapi pendaftarnya mencapai 600 orang. Sehingga Dinas Kebersihan akan melakukan seleksi ulang," jelas Prabowo.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan langsung ke TPST Bantar Gebang Komisi D diminta segera memanggil jajaran Dinas Kebersihan untuk memberikan keterangan lebih rinci terkait pengelolaan sampah di ibukota.

"Banyak pertanyaan publik yang belum terjawab, misalnya soal pemutusan kontrak sepihak serta kesiapan melakukan swakelola," ujar Amir. (iy)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...